Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan agenda pemberantasan korupsi. Presiden diminta memanggil Kepala Polri dan KPK terkait dugaan adanya persaingan kedua lembaga itu pascapenangkapan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar.

Hal itu disampaikan Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Robertus Robert di Jakarta, Kamis (9/7). Robert mengatakan, ”Pemberantasan korupsi adalah salah satu warisan SBY. Oleh karena itu, SBY perlu menjaga warisannya tersebut, salah satunya menyelamatkan KPK.”

Robert mengatakan, problem yang sekarang muncul adalah persoalan menyangkut Antasari Azhar. Problem Antasari, lanjut Robert, adalah terkait dengan problem individu. ”KPK sebagai lembaga tidak melakukan kesalahan. Jadi, kita semua harus melihat kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Dan, saya kira Presiden Yudhoyono perlu turun tangan untuk bersama-sama KPK dan Kepolisian mencari jalan keluar yang terbaik supaya KPK dapat selamat,” ujar Robert.

Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, ”Kalau memang SBY kembali lagi menjadi presiden dan juga kalau SBY punya komitmen untuk memberantas korupsi, SBY harus menyelamatkan KPK. Momentum penyelamatan KPK saat ini karena proses penanganan kasus Antasari ternyata merembet kepada orang-orang lain di KPK. Publik terus terang meragukan agresivitas politik belakangan ini.”

Menurut Febri, sambil menunggu hasil KPU dan kemungkinan sengketa pemilu di MK, ICW meminta Presiden Yudhoyono untuk memperkuat pemberantasan korupsi ke depan.

”Hal minimal yang diharapkan akan dilakukan SBY adalah melakukan kontrol efektif terhadap kepolisian dalam penanganan kasus yang diduga melibatkan pimpinan KPK. Presiden harus memastikan agar polisi benar-benar profesional dan bertindak berdasarkan alat bukti yang cukup,” ujar Febri. (VIN)

Sumber: Kompas, 10 Juli 2009