Hindari Politisasi Pemberantasan Korupsi

Setiap upaya politisasi atas keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari internal maupun eksternal, harus dihindari. Jadi, tidak ada kesan adanya usaha untuk memandulkan keberadaan komisi itu.

Rekomendasi Saat Yusuf Pimpin Komisi IV DPR

Yusuf Erwin Faishal membenarkan, rekomendasi dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemanfaatan penggunaan sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan dikeluarkan saat dia menjadi ketua komisi itu.

Pejabat Bea-Cukai Dituntut 3,5 Tahun

Terdakwa Agus Syafiin Pane dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Pejabat fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, itu dituntut pidana atas tuduhan menerima suap dalam pengurusan dokumen proses pengeluaran barang impor dari wilayah pabean Tanjung Priok, Jakarta.

Kejaksaan Diminta Jatuhkan Sanksi bagi 21 Jaksa Nakal

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta Kejaksaan Agung segera menjatuhkan sanksi terhadap 21 jaksa di Jawa Barat yang diduga melakukan penyimpangan selama 2003 hingga 2009. ”Dari hasil pemeriksaan kami, sebagian besar jaksa itu terbukti melakukan perbuatan tercela," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Muhammad Amari di kantornya kemarin.

Pejabat Kementerian Daerah Tertinggal Mulai Diadili

Terdakwa Made Astawa Rai mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal itu didakwa melakukan korupsi dalam proyek penyiapan data dan info spatial sumber daya alam di 30 kabupaten tertinggal.

ICW: Dugaan Korupsi Dana Haji Rp 1,28 Triliun

Departemen Agama menghitung dari harga kontrak, bukan dari selisih harga.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, dugaan korupsi tersebut adalah penggelembungan biaya penerbangan dan biaya operasional dalam negeri dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun.

File presentasi ICW

 

Perdamaian dengan Polisi Jangan Lemahkan KPK

Upaya pemerintah mendamaikan ketegangan antarpenegak hukum diharapkan tak akan melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai menghilangkan upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho. Pernyataan itu menanggapi rapat koordinasi yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Yudhoyono Akui Gesekan KPK-Polri

Perpu dikeluarkan jika Undang-Undang Tipikor tak rampung.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.

ICW Minta Polisi Tidak Arogan Sidik Antasari

Penyidik Polri tengah mengem­bang­kan penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Lanjutkan (Membunuh) KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berjuang menghadapi sakratulmaut. Bukan tidak mungkin, ”malaikat maut” segera mencabut nyawa KPK, lembaga yang ditakuti dan dibenci para koruptor.

Subscribe to Subscribe to