BPK Sulit Lakukan Audit Bank Century karena Dihalangi BI

BPK Sulit Audit sebelum Darmin Masuk

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sulit melakukan audit investigasi terhadap Bank Century karena dihalangi Bank Indonesia (BI). Lampu hijau baru diberikan bank sentral itu pada 26 Agustus 2009 setelah masuknya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution.

Menyelamatkan Pengadilan Tipikor

MASIH ada harapankah Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) untuk disahkan menjadi undang-undang pada masa jabatan DPR periode ini? Menurut anggota Panitia Kerja (Panja) Gayus Lumbuun, harapan itu masih ada, bahkan optimistis bisa selesai sebelum berakhirnya masa jabatan anggota dewan, yaitu 1 Oktober 2009.

KPK dan BPK Perlu Ungkap Skandal Bank Century

Secara mengejutkan terungkap bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah  menambah modal Bank Century hingga Rp. 6,76  triliun. Penambahan modal ini merupakan konsekuensi dari  pengambilalihan Bank Century oleh LPS menyusul  kolapsnya  bank ini.  Kebijakan ini sebetulnya bukan hanya mengambilalih bank, akan tetapi juga menjamin seluruh simpanan nasabah. Termasuk simpanan yang besarnya lebih dari Rp. 2 miliar. Kebijakan ini ditengarai kental dengan dugaan persekongkolan dengan pengambil kebijakan ataupun penegak hukum. Kasus ini patut dibongkar. Penanganan dugaan korupsi oleh KPK dinilai paling tepat. Hal ini, dilatarbelakangi kegagalan proses hukum mega skandal BLBI oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berikut release ICW.

Eksistensi Pengadilan Tipikor Terancam

DPR dan pemerintah sepakat pengadilan Tipikor sebagai subordinat peradilan umum.

HARAPAN publik agar materi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) dapat memperkuat pengadilan Tipikor diperkirakan akan pupus. Pasalnya, Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah telah sepakat memosisikan Pengadilan Tipikor sebagai subordinat peradilan umum.

Menteri Keuangan Laporkan Kasus Bank Century Kepada Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani  melaporkan kucuran dana sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono dilakukan sesuai aturan melalui berbagai pertimbangan. 

BPN Masih Rawan Calo dan Pungli

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat action plan perbaikan sistem layanan pertanahan dalam rangka usaha pemberantasan korupsi. Pasalnya, temuan KPK menunjukkan bahwa masih ada praktik pungutan liar dan pencaloan dalam sistem pelayanan publik di BPN.

Wagub Sulut Divonis Bebas

Pengadilan Negeri Manado, Senin (31/8), memvonis bebas murni Wakil Gubernur Sulawesi Utara Freddy Sualang dan Wakil Wali Kota Manado Abdi Buchari terkait perkara korupsi penjualan Manado Beach Hotel tahun 2003.

Tersangka Korupsi Dilantik sebagai Anggota DPRD

Sebanyak 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2014, Senin (31/8), dilantik di Kota Samarinda. Ikut dilantik juga tersangka korupsi pencairan klaim asuransi anggota DPRD Kota Bontang periode 2004- 2009, Dodi Rondonuwu.

Masyarakat Trauma dengan Kejaksaan

Menyusul penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, kini ada resistensi dari masyarakat terhadap calon ketua KPK pada masa datang, khususnya yang berasal dari korps kejaksaan.

Syamsuddin Manan Dituntut Lima Tahun Penjara

Syamsuddin Manan Sinaga, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia nonaktif, dituntut hukuman lima tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum itu juga dituntut membayar denda Rp 500 juta yang jika tidak dibayar, diganti dengan lima bulan kurungan.

Subscribe to Subscribe to