Momok Kenaikan Harga Elpiji

Terhitung mulai 10 Oktober 2009, Pertamina menaikkan harga jual elpiji kemasan 12 kg dari Rp 5.750/kg menjadi Rp 5.850/kg (hampir 2 persen). Atau naik dari Rp 69.000/tabung menjadi Rp 70.200/tabung. Harga jual elpiji kemasan 50 kg juga naik Rp 100 per kilogram, dari harga semula Rp 7.255/kg menjadi Rp 7.355/kg. Dengan demikian, harga dalam kemasan 50 kg naik dari Rp 362.750/tabung menjadi Rp 367.750/tabung. Sedangkan harga jual elpiji tabung 3 kg tetap, yaitu Rp 4.250/kg eks agen (Rp 12.750/tabung).

Meragukan Plt Pimpinan KPK

SETIAP pergantian pemimpin, tanpa terkecuali bagi pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan bisa memberikan yang lebih baik daripada yang terdahulu. Tiga orang Plt pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad, dan Waluyo, yang ditunjuk tim lima dan kemudian dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan tiga orang pimpinan KPK (Antasari Azhar, Bibit Samad, dan Chandra Hamzah) melalui perppu telah menegaskan bahwa mereka akan menjaga independensi KPK untuk tidak bisa diintervensi siapa pun.

Penindakan KPK Tak Boleh Mandul

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak tiga pelaksana tugas (Plt) harian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, makin agresif melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. "Plt tidak boleh asing dengan penindakan dan pencegahan. KPK harus fokus kepada penindakan karena penindakan fungsinya menetapkan seorang tersangka, menyidik dan menuntut," kata Koordinator ICW Danang Widiyoko di Jakarta kemarin.

Mantan Pejabat Dephub Didakwa Korupsi

MANTAN Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Djoni Anwir Algamar dan Kasi Sarana dan Prasarana Operasional Dit KPLP Tansean Parlindungan Malau menjalani sidang perdananya. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima imbalan uang dari sejumlah pengusaha untuk memenangkan mereka dalam proyek pengadaan kapal patroli tahun anggaran 2008 di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (Dephub) RI.

Dana Pengambilan Sumpah Presiden Dikembalikan

Komisi Pemilihan Umum akan mengembalikan anggaran pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 ke kas negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan pengambilan sumpah dan janji Presiden dilaksanakan MPR.

Administrasi Badan Hukum; Yohanes Dituntut 5 Tahun

Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Waworuntu (55) dituntut hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Jaksa menilai terdakwa terbukti korupsi bersama-sama saksi Romli Atmasasmita dalam memungut biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pengusaha Didesak Ikut Berantas Korupsi

Para pengusaha didesak agar turut berperan aktif memberantas korupsi. Sebab, menurut riset Transparency International, suplai dana dalam praktek dugaan korupsi bersumber dari sektor swasta. ”Kita sering mengabaikan sektor swasta. Padahal praktek dugaan korupsi juga dilakukan di sana,” ujar Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis dalam peluncuran “Laporan Korupsi Global” di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.

12 Penyidik KPK Dilatih Malaysia

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat personelnya di lini penindakan. Sebanyak 12 staf penyidik KPK akan dikirim ke Malaysia Anti Corruption Comission (MACC) untuk mendapatkan pelatihan di bidang investigasi dan intelijen.

Pemberantasan Korupsi Harus Fokus ke Swasta

GLOBAL Corruption Report (laporan korupsi global) 2009 yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan pada sektor swasta. Penilaian tahunan tentang kondisi korupsi di seluruh dunia itu menunjukkan jika dunia bisnis masih berperan sebagai sumber utama transaksi korupsi di antara pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Penyidikan Bibit dan Chandra Diminta Dihentikan

Alexander Lay, salah satu anggota Tim Pembela KPK, meminta agar penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada dua pemimpin KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, segera dihentikan. Hal itu berkaitan dengan janji Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 28 September lalu. Saat itu Kapolri menyatakan bahwa proses hukum terhadap Chandra dan Bibit dapat diselesaikan dalam waktu sepekan.

Subscribe to Subscribe to