Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membuka pendaftaran ke publik untuk mengisi kekosongan posisi direktur penyidikan. Hal ini dinilai bisa menjadi momentum untuk menyiapkan penyidik independen di tubuh KPK.

”Dengan proses seleksi terbuka, siapa pun bisa menjadi direktur penyidikan, tak harus polisi aktif. Artinya, KPK tidak bergantung lagi pada nama-nama yang disodorkan oleh Polri,” kata Febri Diansyah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Kamis (10/6).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta segera memastikan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar. Masih ada beda pendapat antara pemerintah dan DPR terkait hal tersebut.

”Ini harus diselesaikan secepatnya,” kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar di Jakarta, Kamis (10/6).

Kejaksaan Agung dinilai mengulur waktu dan mengambil langkah aman, dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali atau PK, terkait perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Apalagi, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan bukanlah pihak yang bisa mengajukan PK.

Dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, belum bisa lepas dari jerat kasus hukum. Hal itu terkait dengan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memilih opsi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) perkara Bibit-Chandra.

Mata rantai kasus sindikasi mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan lengkap sudah. Mabes Polri akhirnya menetapkan dua jaksa yang terlibat dalam perkara Gayus sebagai tersangka. Keduanya adalah Cirus Sinaga dan Poltak Manulang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di sela acara sarasehan dan reuni alumni di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, kemarin (10/6). "Iya, dua jaksa itu," kata Ito untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang paling diharapkan DPR dalam menuntaskan kasus Bank Century. Namun, tim pengawas (timwas) kasus Bank Century, tampaknya, harus kecewa. Jika dibandingkan dengan kinerja Mabes Polri dan kejaksaan, capaian KPK dalam menindaklanjuti rekomendasi paripurna DPR itu paling buruk.

Teka-teki langkah kejaksaan dalam menyikapi pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) perkara Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah segera terjawab. Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan, institusi yang dipimpinnya telah memilih satu opsi penyelesaian perkara dugaan pemerasan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dimiliki perwira tinggi Kepolisian Negara RI. Penelusuran transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan penting dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi di Polri.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak tegas dalam memberantas korupsi karena pemerintah gamang dan terlalu banyak melakukan kompromi politik. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai tidak berhasil memperkokoh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan agenda besar reformasi, yaitu pemberantasan korupsi.

Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat di Jakarta, Rabu (9/6). ”Kesimpulannya, pemerintah ternyata tidak berhasil memperkokoh posisi KPK untuk memberantas korupsi,” kata Komaruddin.

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kini mendapat ujian terberat. Mereka tidak hanya dituntut menunggu calon pimpinan mendaftar, tetapi juga harus mencari ”cicak” hingga ke sarangnya. Kebanyakan yang mendaftar ternyata para ”buaya” atau setidaknya pembela ”buaya”.

Hingga tiga hari menjelang penutupan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), panitia seleksi sudah menerima 78 pendaftar yang berkasnya dinyatakan lengkap. Sebagian besar, atau sebanyak 28 pendaftar, adalah pegawai negeri sipil, baik yang masih aktif maupun pensiun.