Calon Mundur Setelah Terpilih
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu mundur dari jabatannya saat ini. Baru setelah terpilih menjadi pimpinan KPK, calon harus mundur dari apa pun jabatannya, baik di institusi negara maupun swasta.

Penegasan itu dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Selasa (15/6) di Istana Negara, Jakarta. Ia juga menjelaskan, Panitia Seleksi Pimpinan KPK resmi menutup pendaftaran calon. Dari 427 pendaftar, 285 orang sudah melengkapi syarat administratif.

Draf Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengusulan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Polri dinilai kontroversial. Draf tersebut, di antaranya, memuat klausul bahwa penetapan calon- calon kepala Polri dilakukan oleh Kapolri yang sedang menjabat, lalu diajukan kepada Presiden. Klausul tersebut diduga bermuatan kepentingan tertentu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Jakarta, Selasa (15/6), setelah mencermati isi draf tersebut. Hal itu ada di Pasal 5.

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim, didakwa menerima suap Rp 300 juta dari pengacara Adner Sirait. Pelanggaran atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Ibrahim itu diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Kekhawatiran umum akan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan pemberantasan korupsi di Tanah Air mewarnai proses pemilihan pengganti Ketua KPK Antasari Azhar. Bukan karena banyaknya pencari kerja dan pengacara langganan kasus korupsi yang ada dalam daftar calon komisioner KPK, tetapi karena gempuran bertubi-tubi terhadap KPK dari berbagai sisi yang bermuara pada pelemahan KPK dan memuncak pada kriminalisasi dua pemimpin KPK. Masuk akal jika proses seleksi pimpinan KPK kali ini memengaruhi suasana batin masyarakat.

Dalam suatu forum diskusi dengan wartawan ekonomi dan moneter akhir minggu, Dirut PT PLN Dahlan Iskan melemparkan gagasan ”listrik gratis bagi orang miskin”.

Meskipun pernah ditolak tujuh fraksi dan mengundang protes masyarakat, ternyata dana aspirasi yang diusulkan Fraksi Partai Golkar terus bergulir, bahkan telah menjadi usulan resmi Badan Anggaran tanpa ada fraksi yang menyatakan keberatan.

Buyung: Lebih Pas di Wantimpres

Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengkritisi pendaftaran Jimly Asshiddiqie sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai masuknya Jimly dalam bursa pencalonan tidak tepat. Alasannya, kapasitas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak pas untuk menjadi pimpinan KPK.

Jadi Saksi Sidang Anggodo Widjojo

Dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Rianto, menjadi saksi dalam sidang Anggodo Widjojo di Pengadilan Tipikor kemarin (15/6). Dalam keterangannya, Chandra dan Bibit membantah keras tudingan menerima uang suap dari adik kandung buron kasus korupsi Anggoro Widjojo tersebut.

Diduga Hasil Mafia Pajak

Satu per satu sindikasi rekayasa kasus mafia pajak diungkap polisi. Kali ini penyidik menemukan aliran dana yang diduga berasal dari tindak korupsi. Kemarin aparat Direktorat III/Pidana Korupsi dan White Collar Crime (Pidkor WCC) menyita uang tersangka Gayus Tambunan Rp 85 miliar lebih.

Tim pengacara Komjen Pol Susno Duadji akhirnya secara resmi mengajukan uji materi terhadap pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (14/6). Para pembela hukum mantan Kabareskrim Mabes Polri itu menganggap ayat dan pasal tersebut membahayakan whistle blower yang berupaya membongkar kasus. Pasalnya, mereka bisa diproses hukum dalam kasus yang sama.

Para pengacara yang mendaftarkan uji materi itu, antara lain, Maqdir Ismail, Ari Yusuf Amir, Mohamad Assegaf, dan Henry Yosodiningrat.