Gabungan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka mendesak Polri membuka identitas sejumlah perwira tinggi pemilik rekening ganjil kepada masyarakat. Namun upaya para aktivis itu menemui jalan buntu.

“Tidak ada titik temu antara kami dan Polri,” kata Agus Suryanto, anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, setelah bertemu dengan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang kemarin sore. “Prinsip kami berbeda.”

"Kami berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak mudah."

Markas Besar Kepolisian RI menyatakan akan terus mendukung Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan tak ada maksud membangkang. "Tidak benar Polri tidak mendukung Satgas," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Edward Aritonang di kantornya kemarin.

Menurut dia, dukungan itu dibuktikan dengan memberikan orang terbaik mereka sebagai perwakilan di satuan tugas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Pak Herman itulah anggota terbaik kami," katanya.

Press Release – Indonesia Corruption Watch

Terdakwa kasus suap hakim nonaktif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim bisa sedikit bernapas lega. Sebab, vonis yang diterima lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim yang diketuai Jupriadi memvonis Ibrahim dengan pidana penjara enam tahun.

''Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena menerima hadiah atau suap yang berkaitan dengan jabatannya sebagai hakim," papar Jupriadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (2/8).

Proyek Komunikasi dengan Konstituen

Anggota DPR tidak kehilangan akal untuk mendapatkan kucuran dana. Setelah batal memperoleh dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per anggota, para wakil rakyat di Senayan kini mencetuskan proyek baru dengan nama rumah aspirasi.

Dalam usul rumah aspirasi itu, setiap anggota dewan akan mendapat kucuran dana Rp 374 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk sewa rumah di dapil masing-masing. Juga untuk kegiatan operasional seperti sekretariat dan biaya pertemuan dengan konstituen di rumah aspirasi itu.

Sebagai mantan wakil ketua Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun belum bisa menerima terpilihnya Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia. Politikus PDIP itu secara terbuka menyatakan kecewa dengan sikap fraksinya, FPDIP, yang ikut mendukung Darmin saat fit and proper test di komisi XI.

''Keputusan tersebut menjadikan teman-teman yang murni memperjuangkan kasus Bank Century untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga ikut bertanggung jawab, seperti Darmin Nasution, harus menanggung berbagai tuduhan dan hujatan dari masyarakat,'' kata Gayus di Jakarta kemarin (2/8).

Naik Pangkat, Tunggub Sinyal Mutasi September

Maraknya lobi calon Kapolri diakui sejumlah purnawirawan Polri. Mereka mengingatkan agar para kandidat tidak terjebak dalam kepentingan politis. Namun, mereka harus lebih mengutamakan prestasi dan tanggung jawab untuk menjaga nama baik Korps Bhayangkara.

''Polri adalah institusi yang harus bebas dari politik. Jangan mau diintervensi oleh kepentingan pihak luar,'' ujar sesepuh purnawirawan Polri Nugroho Djajoesman di Jakarta kemarin (2/8).

Sidang Perdana Sjahril Djohan di PN Jaksel

Sepak terjang Sjahril Djohan yang disebut-sebut sebagai makelar kasus dan kedekatannya dengan Komjen Pol Susno Duadji dalam "mengatur" beberapa perkara kakap kemarin (2/8) diungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu, untuk yang pertama, Sjahril diadili.

Pada sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum mengurai peran Sjahril dalam "mengatur" penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (PT SAL) dan perkara Gayus Halomoan Tambunan.

KETERBUKAAN INFORMASI REKENING PATI POLRI
Press Release ICW

Tuntutan publik agar Mabes Polri segera mengungkapkan pemilik dan besaran nilai rekening anggotanya yang dianggap mencurigakan semakin menguat. Hal ini tak lain karena hasil pemeriksaan 23 rekening anggota Polri yang telah dimumkan (23/7/2010) hanya bicara kuantitas tanpa menyentuh substansi persoalan.

Ibarat sebuah spiral, kasus korupsi seakan tak pernah sepi dan berulang menerpa lembaga parlemen. Berganti periode seakan sebuah perputaran waktu pengulangan skandal korupsi di parlemen.
Silahkan klik di sini untuk mengunduh tulisan ini dalam format image *.jpeg