Peringatan hari kemerdekaan senantiasa membawa kegembiraan bagi para penjahat melalui pemberian grasi dan amnesti oleh Presiden, tak terkecuali bagi para koruptor.

Tahun ini ada 58.400 orang napi, dan 341 di antaranya koruptor, diberi remisi. Beberapa di antaranya adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan yang memperoleh diskon hukuman tiga bulan dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani yang hukumannya dikurangi tiga tahun sehingga bisa langsung keluar dari penjara.

Kepala Badan Pengawasan Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany mengungkapkan, pemeriksaan tiga anak usaha Bakrie--PT Bakrie and Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk--serta PT Benakat Petroleum Energy Tbk, berkaitan dengan kesalahan pencatatan simpanan di PT Bank Capital Tbk, terhambat.

Sejumlah kalangan terus mengusulkan penghapusan pemberian grasi dan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menyatakan pengampunan dan potongan hukuman bagi koruptor mencederai rasa keadilan di masyarakat.

"Sikap kami sangat jelas, menolak pemberian keringanan hukuman dalam bentuk apa pun bagi koruptor," kata Donal Fariz dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW di Jakarta kemarin.

“Ada yang khawatir kalau PPATK diperkuat kewenangannya.”

Keinginan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diberi kewenangan melakukan penyidikan transaksi keuangan akhirnya kandas. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Rubaei, menyatakan kepemimpinan PPATK masih lemah. "Sehingga tidak bisa dipercaya untuk memikul beban seperti penyidikan, penyitaan, dan lainnya," ujar politikus Fraksi Partai Amanat Nasional ini kepada Tempo kemarin.

PETISI

Kami Warga Negara Indonesia menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas runtuhnya sendi-sendi Negara hukum. Pimpinan negeri ini belum bertindak secara konkrit dan tegas untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum dan mereformasi institusi penegak hukum di Indonesia, terutama Kepolisian.

Sejumlah Tokoh Galang Petisi Reformasi Polisi

Kesabaran sejumlah tokoh dan gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai habis dengan semakin tercorengnya citra Polri. Hal itu disampaikan melalui petisi penyelamatan korps yang dipimpin Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) tersebut di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin sore (22/8).

Fatwa NU bahwa ulama tak menyalatkan jenazah koruptor masih menjadi polemik. Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Said Aqil Siradj menilai, ada anggapan yang salah dari sejumlah pihak selama ini terhadap fatwa tersebut.

Dia menegaskan bahwa NU tidak pernah mengeluarkan fatwa larangan menyalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam. "Penegasan ini penting karena banyak yang masih salah paham," ujar Said Aqil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/8).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak menghilangkan tabiat menyalahkan orang lain. Dia mengajak untuk berintrospeksi secara jujur serta terbuka tentang apa yang telah dicapai dan yang masih gagal.

''Ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Ada kisah sukses kita, meski secara jujur ada kegagalan-kegagalan kita,'' kata SBY saat buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara serta duta besar negara Islam di halaman dalam Istana Negara, Jakarta, kemarin petang (20/8).

Baru Satu Yang Lengkap, Tiga di Tangan Penyidik Ditjen Pajak

Penyelesaian kasus pajak PT Asian Agri belum lancar. Di antara empat berkas perkara yang diprioritaskan segera maju ke pengadilan, baru satu berkas yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Untuk tiga berkas lainnya, Kejagung masih menunggu penyidik Ditjen Pajak.

''Akan kami tanyakan lagi karena ada tiga lagi yang rencananya dilimpahkan,'' kata Wakil Jaksa Agung Darmono kemarin (21/8).

Hakim MK Kritik Keras Langkah Menkum HAM

Kebijakan pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat (PB) kepada para koruptor terus menuai kecaman. Hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi) Akil Mochtar menilai pemerintah tak memiliki kriteria jelas.

''Jangan itu diberikan sebagai hadiah yang dibagikan secara royal kepada semua terpidana. Harus ada syarat ketat yang berlandasan kriteria tertentu,'' katanya kemarin.