Saat Rapat Fraksi, Tak Ada Yang Menolak
Riak-riak penolakan terhadap pembangunan gedung baru di DPR kembali terdengar. Partai Hanura dan Gerindra menegaskan bahwa partainya tetap menolak pembangunan gedung setinggi 36 lantai yang diperkirakan senilai Rp 1,6 triliun itu.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji membantah semua tuduhan dalam kaitan dengan kasus mafia hukum yang ditudingkan kepadanya. Salah satunya, ia membantah telah menerima duit suap sebesar Rp 500 juta yang diserahkan oleh Sjahril Djohan.
Penetapan status tersangka kepada 26 politikus anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dinilai akan menjadi pelajaran bagi para wakil rakyat yang kini duduk di Senayan. "Penetapan ini menjadi efek jera sekaligus peringatan bagi anggota DPR sekarang," ujar Agus Condro Prayito, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan, yang juga menjadi tersangka, saat dihubungi kemarin.
Penasihat hukum Vincentius Amin Sutanto, Irianto Subiakto, mengatakan Presiden Yudhoyono patut mempertimbangkan permohonan grasi kliennya. Vincent merupakan saksi mahkota perkara penggelapan pajak yang kini sedang disidik Kejaksaan Agung. "Dia punya peran besar membongkar kasus yang lebih besar," kata Irianto tadi malam.
"Kalau gagal, KPK akan dikubur zaman."
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya menyeret para politikus dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Ia mendesak agar pengusutan berlanjut hingga ke sumber dana suap.
"Sangat tidak masuk akal jika 26 orang yang menerima jadi tersangka, tapi tidak berlanjut ke sumber yang menjadi otak itu semua," kata Priyo di gedung DPR kemarin. "Ini logika aneh yang menjungkirbalikkan nilai keadilan."
"Kalau gedung lama masih bisa renovasi, ya, direnovasi."
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta agar pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat dievaluasi. Sebab, belakangan ini beredar kabar bahwa fasilitas yang ada di gedung tersebut sangat berlebihan. Misalnya ada kamar mandi dan kasur mewah di ruang anggota Dewan, fasilitas spa, sauna, fitness, dan kolam renang.
Lima bulan lebih menjalani perawatan di Singapura, kondisi Nunun Nurbaetie dikabarkan membaik oleh pengacaranya, Partahi Sihombing. Tapi Partahi belum bisa memastikan apakah Nunun akan segera kembali ke Tanah Air untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebagai orang yang dituding punya peran kunci di balik kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom, Nunun tak pernah bisa dihadirkan di persidangan untuk bersaksi. Sementara itu, sejumlah saksi di bawah sumpah dan terdakwa di persidangan berulang kali menyebut keterlibatan Nunun.
Pernyataan PIH Kemdiknas yang menyatakan permintaan informasi ICW salah alamat justru tidak mencerminkan masalah implementasi UU KIP. PIH (Pejabat Informasi dan Humas) Kemdiknas menyatakan permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) ternyata dialamatkan kepada Menteri Pendidikan Nasional sehingga masuk dalam kategori tidak sesuai dengan prosedur atau salah alamat. Lebih lanjut, setiap permintaan informasi publik ke Kemdiknas harus melalui satu pintu, yakni PIH.
Permintaan Indonesia Corruption Watch atau ICW terhadap informasi publik terkait pengelolaan dana block grant tahun 2006- 2009 sebesar Rp 1,1 triliun untuk 1.100 sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional di seluruh Indonesia dinilai salah alamat. Surat permintaan ICW ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.
Diduga Terkait Korupsi APBD
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Kemarin (2/9) KPK menyita sedan Jaguar milik putri sang gubernur, Beby Ardiana. Mobil berwarna biru metalik keluaran 2007 itu disita karena diduga dibeli dengan hasil korupsi Syamsul, yang juga merupakan mantan bupati Langkat.
"Diduga (mobil Jaguar, Red) didapat dari hasil tindak pidana korupsi ayahnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK kemarin.
