Vonis Hakim Lebih Berat daripada Tuntutan Jaksa
Karir Kompol M. Arafat Enanie di kepolisian bakal segera berakhir. Kemarin (20/9) terdakwa dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan tersebut divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Putusan itu lebih berat daripada dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta pengadilan menghukum Arafat empat tahun.
Walaupun sudah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak 23 Agustus lalu, mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah belum dieksekusi ke LP Cipinang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum bisa mengeksekusi terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam itu karena belum menerima salinan putusan pengadilan. ”Belum ada salinan putusan lengkapnya. Tetapi, nanti saya cek lagi,” kata Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono di Jakarta, Jumat (17/9).
Jelang pergantian pucuk pimpinan Polri, beberapa pihak mulai gencar menyampaikan dukungannya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menjagokan Irjen Pol Imam Sudjarwo sebagai calon tunggal Kapolri pilihan presiden.
Alasannya, kata dia, berdasar sumber yang dia peroleh dari internal kepolisian, Imam masuk di daftar terdepan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. ''Imam ranking pertama, disusul Nanan (Komjen Pol Nanan Soekarna) ranking kedua,'' kata Bambang di Jakarta kemarin.
Apa yang terbayang di kepala pembaca ketika 8.479 jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia meminta Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji berasal dari kalangan internal kejaksaan? Pasti ada banyak jawaban atas perilaku di luar kelaziman tersebut. Yang pasti, cara itu adalah bentuk manuver untuk menolak Jaksa Agung dari luar lingkungan kejaksaan.
Anggaran "pelesir" bagi para pejabat di negeri ini, baik pemerintah maupun DPR, tergolong sangat gendut. Pada APBN 2010, total belanja perjalanan dinas, meliputi kunker dalam negeri dan luar negeri- menelan dana Rp 19,5 triliun. Ini sebuah ironi di tengah minimnya anggaran strategis untuk untuk kesejahteraan rakyat.
Kian Rajin Baca Alquran, Tetap Dipanggil Pak Menteri
Selama mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang karena kasus korupsi, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah merasa mendapat banyak hikmah. Salah satunya, lebih banyak waktu bagi dirinya untuk beribadah.
SEKARING RATRI, Jakarta
Ketika ditemui Jawa Pos pada hari kedua Lebaran (11/9), wajah Bachtiar terlihat semringah. Hari itu, dia baru selesai mengikuti salat Idul Fitri bersama ratusan napi. ''Saya sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Lihat, saya terlihat tenang kan?'' kata pria 64 tahun itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Yudhoyono menggelar acara buka puasa bersama dengan pemimpin redaksi media massa dan wartawan yang biasa meliput di lingkungan Istana. Seusai menyampaikan pidato, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Pemimpin Harian Umum Kompas Jakob Oetama, disaksikan Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, wartawan senior August Parengkuan, dan Redaktur Senior Harian The Jakarta Post Sabam Siagian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9).
Banyak Koruptor Divonis Bebas di Pengadilan Umum
Banyaknya terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas di pengadilan umum mengundang keprihatinan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. Menurut Mahfud, vonis bebas itu adalah bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi belum serempak di kalangan penegak hukum.
''(Vonis bebas bagi para koruptor, Red) ini belum memberikan harapan apa pun untuk masyarakat,'' ucap Mahfud di Jakarta kemarin (8/9).
Buka Peluang, Bukan Hanya Dua Nama
Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dijamin bersih. Maksudnya, bersih dari kasus korupsi, pidana lain, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Penegasan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tadi malam di Istana Negara, Jakarta, di depan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan para pemimpin redaksi media cetak-elektronik.
Penafsiran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR atas permintaan penundaan dan pengajuan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR memicu reaksi keras dari pimpinan dewan. Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan siap menindak mereka yang bersikeras melanjutkan proyek senilai Rp 1,1 triliun tersebut.
''Saya sudah katakan, pimpinan DPR, termasuk pimpinan BURT, sudah sepakat menyetop dulu segala rencana (pembangunan gedung DPR). Jika ada jajaran setjen yang menyatakan akan terus, dia akan melihat konsekuensi terhadap dirinya,'' tegas Marzuki di Jakarta kemarin (8/9).
