Tim pemeriksa di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa 17 orang terkait dengan penggandaan dan bocornya salinan surat rencana tuntutan atas terdakwa Gayus HP Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Namun, hasil pemeriksaan masih perlu dievaluasi sehingga belum dapat disimpulkan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Hubungan Media Massa Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Cheruddin Sipahutar, Kamis (21/10) di Jakarta.

”Pemeriksaan oleh jajaran Pengawasan yang dilaksanakan tiga hari tanggal 19-21 Oktober 2010 telah dilakukan terhadap 17 orang,” ujar Cheruddin. Pada Selasa lalu telah diperiksa dua orang, yaitu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nofarida dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten A Dita Prawataningsih.

Hari Rabu diperiksa delapan orang, antara lain Direktur Penuntutan JAM Tindak Pidana Umum (Pidum) Pohan Lasphy, tiga tenaga staf pada Direktorat Penuntutan JAM Pidum, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Irfan Jaya, jaksa penuntut umum Kejari Tangerang, Nasran Aziz, dan seorang tenaga staf di kejaksaan Banten.

Kemarin diperiksa tujuh orang, yakni Kepala Subbagian Tata Usaha JAM Pidum Ersi, dua tenaga staf pada Direktorat Penuntutan JAM Pidum, seorang tenaga staf Kejari Tangerang, jaksa penuntut umum Cirus Sinaga, Gayus Tambunan, dan mantan kuasa hukum Gayus, Haposan Hutagalung. Gayus dan Haposan merupakan terdakwa kasus mafia hukum yang persidangannya tengah berjalan.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy sebelumnya menengarai ada pihak yang bermain di balik bocornya rencana tuntutan Gayus. Penggandaan rencana tuntutan diduga terjadi karena ada pemalsuan.

Beberapa waktu lalu, Gayus mengungkapkan dia telah menerima tiga surat rencana tuntutan atas dirinya dari Haposan sebelum tuntutan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dua surat di antaranya berkop surat Kejaksaan Agung RI dan sama-sama bertanggal 25 Februari 2010. Keduanya berisi tuntutan hukuman berbeda. (FAJ)
Sumber: Kompas, 22 Oktober 2010