Terkuaknya aksi ”jalan-jalan” Gayus Tambunan harus dijadikan momentum membenahi sekaligus menertibkan lembaga pemasyarakatan. Hal itu juga dapat digunakan untuk menertibkan rumah tahanan dan cabang rumah tahanan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hingga saat ini masih ada praktik penyimpangan di lembaga-lembaga tersebut. Kasus yang paling menghebohkan adalah pengakuan Gayus Tambunan, bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang keluar dari Rumah Tahanan Brigade Mobil Kepolisian Negara RI pada 5-6 November 2010.

Delapan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang diadukan diduga melanggar etika serta menyalahgunakan wewenang dan anggaran negara diusulkan diganti. Fraksi-fraksi di DPR diminta segera mengirimkan pengganti agar anggota Badan Kehormatan DPR tetap berjumlah 11 orang sehingga dapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Konsep korupsi sebagai penyebab kehancuran sosial mewajibkan koruptor membayar kompensasi kepada rakyat sebagai pihak terdampak. Rakyat Kosta Rika menerapkan prinsip ini dan sukses mendapat kompensasi 10 juta dollar AS dari perusahaan telekomunikasi Perancis, Alcatel-Lucent, yang menyuap pemerintah setempat.

Menguatnya sinisme publik terhadap penyelenggara negara bersumber pada model penanganan korupsi dan penyelewengan hukum lainnya. Publik meyakini bahwa muara dari karut-marut penanganan korupsi selama ini disebabkan oleh tarikan kepentingan politik kekuasaan.

Sikap apriori publik cenderung mengarah pada sikap apatis dan pesimistis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal itu tecermin dari pola penyikapan sebagian besar publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pascapengakuan Gayus HP Tambunan pekan lalu tentang keberadaannya di Bali.

KPK mengirim utusan untuk menagih janji polisi.

Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mengajak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat menggelar perkara Gayus H. Tambunan. Kepolisian juga tak bakal mengundang pengacara Gayus, yang berjanji membeberkan keterlibatan sejumlah pengusaha dalam kasus mafia pajak tersebut.

"Pihak yang tidak menyangkut materi dan substansi perkara belum perlu diundang," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan di Jakarta kemarin.

Pengacara muda Indonesia harus meningkatkan kapasitas diri untuk merambah pasar internasional. Kecakapan dasar untuk masuk ke dunia internasional adalah kemampuan komunikasi, strategi negosiasi, dan pemahaman hukum internasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta dua anggotanya di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tidak aktif dahulu. Sebab, sejumlah fraksi di DPR belum menjalankan keputusan rapat pimpinan DPR, yaitu menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR.

”Kami minta klarifikasi dahulu kepada pimpinan DPR, mengapa ada fraksi yang tidak konsisten dengan keputusan rapat pimpinan (rapim) DPR,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Selasa (30/11) di Jakarta.

Kabar korupsi menyeruak, Selasa (30/11), hanya dua hari menjelang pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 tanggal 2 Desember 2011. Para petinggi Komite Olimpiade Internasional bertekad menyelidiki tiga pengurus FIFA yang diduga terlibat penyuapan.

Dalam pernyataannya FIFA menyebutkan, penyelidikan sudah selesai dan kasus ditutup. Namun, juru bicara IOC berujar, hasil penyelidikan IOC selanjutnya akan dikonfrontasikan dengan hasil penyelidikan FIFA.

Meski berisi tentang proyek dan program yang terkait dengan masyarakat, masyarakat masih sulit mengakses daftar isian pelaksanaan anggaran. Pemerintah masih merasa sebagai satu-satunya agen pembangunan.

”Belum ada perubahan paradigma. Kementerian dan lembaga tidak sadar, pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” ujar Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan, di Jakarta, Rabu (1/12).

Kemitraan adalah lembaga swadaya masyarakat, yang bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendapat pendanaan dari USAID untuk melakukan uji akses.

Penggunaan dana bagi hasil dan bantuan provinsi untuk kabupaten/kota yang telah dicantumkan dalam APBD Jawa Barat 2011 diawasi secara ketat oleh Inspektorat Wilayah. Jika alokasi dana itu tidak digunakan sesuai dengan tujuan, provinsi bisa menghentikan kucuran dana tersebut.

Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Rabu (1/12) di Bandung, menjawab pertanyaan mengenai upaya pemerintah provinsi mencegah penyalahgunaan dana bagi hasil dan bantuan daerah yang dikucurkan ke kabupaten/kota.