Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung kurang antusias menangani kasus korupsi bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan. KPK hanya bisa berkoordinasi dan menyupervisi Kepolisian Negara RI dalam menangani kasus itu.

Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Minggu (21/11), mengatakan, ”Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah koordinasi dan supervisi. Kecuali ada kasus baru lain yang bisa ditemukan atas penyalahgunaan wewenang oleh Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara.”

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat ini mengupayakan perbaikan sistem pengawasan rumah tahanan di mana pun. Hal itu dilakukan agar kasus Gayus HP Tambunan yang keluar-masuk Rutan Markas Komando Brimob tidak terulang lagi.

Hal itu dikemukakan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai penanganan bencana di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/11).

Tersangka penerima suap dalam perkara pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu, Wandojo Siswanto, segera disidangkan. Mantan Direktur Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan ini diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo tahun 2006-2007.

Upaya mereduksi emisi karbon melalui pelestarian hutan atau REDD+ bisa jadi adalah peluang terbaik untuk menyelamatkan hutan yang tersisa sekaligus memperlambat laju pemanasan global. Namun, mekanisme ini juga bisa jadi ladang baru korupsi.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa berpendapat, kasus-kasus pajak sebaiknya tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung atau sampai tingkat peninjauan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi semakin membanjirnya perkara ke MA, khususnya perkara pajak, mengingat MA hanya memiliki satu hakim agung yang ahli dalam bidang tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Harifin kepada pers, di Jakarta, Jumat (19/11).

Terdakwa kasus korupsi, penyuapan, dan keterangan palsu yang terkait mafia hukum dan mafia pajak, Gayus HP Tambunan, kembali menjadi tersangka, kali ini dalam perkara suap Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Polri. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas tersangka Gayus dalam perkara suap Rutan Brimob telah diterima Kejaksaan Agung.

Jumat (19/11) esok, tim kuasa hukum Tama Satrya Langkun dari Kontras, LBH Jakarta dan Inconesia Corruption Watch (ICW), akan menemui tim penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Tim kembali mendesak penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Tama.

Sebelumnya, pada Selasa (16/11) lalu, tim telah menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar untuk meminta keterangan terkait lambatnya proses penyidikan. Boy mengelak tuduhan, dengan mengatakan keterlambatan itu terjadi karena penyidik kekurangan alat bukti dan saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur Utama PT Lasindo, Musfar Aziz, dalam kasus pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial pada 2004 dan 2006. Musfar dibawa ke Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat setelah menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam kemarin.

“Dia ditahan untuk kepentingan penyidikan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin. Johan mengatakan, Musfar ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak kemarin.

Bekas terpidana kasus korupsi, Syaukani Hasan Rais, bertolak ke Singapura untuk menjalani perawatan medis kemarin. Bekas Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

“Kalau bisa, sembuh normal. Tapi paling tidak mata Bapak bisa melihatlah,” kata Selvi Agustina, putri sulung Syaukani, sesaat menjelang keberangkatan.

Pengadilan Negeri Bojonegoro memutus bebas Kamsoeni, 57 tahun, terdakwa kasus korupsi dana sosialisasi pembebasan tanah di Blok Cepu senilai Rp 3,8 miliar, kemarin. Putusan bebas ini berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa, yaitu hukuman 5,5 tahun atas mantan Asisten I Pemerintah Bojonegoro itu.

Putusan bebas ini juga diwarnai dissenting opinion (perbedaan pendapat hakim). Ketua majelis hakim Rini Sesulih Bastam mengatakan Kamsoeni terbukti melakukan korupsi, sedangkan dua anggotanya, Setyo Yoga dan Ahmad Yani, mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi.