Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penuntasan Kasus Bank Century mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus itu. Sebab, KPK belum juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penggunaan dana talangan senilai Rp 6,7 miliar untuk Bank Century itu.

Pertanyaan ini muncul saat Tim Pengawas DPR untuk Bank Century bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, dan pimpinan KPK, Rabu (24/11) di Jakarta. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta.

"Presiden harus bertanya ke kepolisian sudah sampai mana kemajuannya (kasus Gayus)".

Pengacara Gayus Halomoan Tambunan, Adnan Buyung Nasution, mengkritik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan kasus mafia pajak. "Presiden kurang bertanggung jawab dan memahami kasus ini. Dia harus meluruskan jika kepolisian tidak benar," ujar Buyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

"Dalam sumpahnya pun, Presiden harus menegakkan hukum dan keadilan," kata dia.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menanggapi santai komentar sejumlah politikus di Senayan yang ingin tim bentukan Presiden itu dibubarkan.

"Sah-sah saja, semua pihak boleh punya pendapat," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Ia pun mempersilakan setiap orang berpendapat mengenai keberadaan Satgas. "Saya akan pelajari dulu.”

Dari lima lembaga penegak hukum, hanya KPK yang terbuka.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, hanya 15 badan publik yang memberikan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), di antara 69 badan publik yang dimintai informasi tersebut.

Koordinator Research and Development Fitra, M. Maulana, mengatakan lembaganya meminta dokumen DIPA untuk menguji kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Permohonan informasi dilakukan sejak Juni hingga November 2010.

Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menuding para politikus diduga ikut terlibat dalam bagi-bagi saham perdana PT Krakatau Steel. "Satu orang mendapat jatah, lalu mendistribusikannya kepada yang lain," kata Modjo kepada Tempo semalam.

Modjo mengungkapkan, mereka yang terlibat itu bukan cuma dari partai-partai besar. Namun dia juga menegaskan Partai Demokrat tak terlibat dalam praktek ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menonaktifkan TM Nurlif, seorang anggota BPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap cek pelawat. Nurlif ditetapkan sebagai tersangka bersama 25 orang mantan anggota DPR RI lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono menegaskan, pihaknya akan meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau bahkan langsung kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menyegerakan kerja dari para penyidik pajak guna mempercepat penyelesaian perkara perpajakan yang ditangani di Kejaksaan Agung.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penyelesaian kasus mafia pajak tidak berhenti sampai pada pemidanaan mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Penyidik didesak untuk meneliti sumber dana yang mengalir ke rekening Gayus.

Terdakwa penyuapan, keterangan palsu, dan pencucian uang yang terkait mafia hukum, Andi Kosasih, dituntut jaksa penuntut umum hukuman penjara 10 tahun. Sejauh ini, tuntutan terhadap Andi Kosasih merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lain dalam perkara mafia hukum.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyerahkan berkas pemeriksaan dugaan kasus penyuapan yang dilakukan Gayus HP Tambunan kepada penjaga Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Berkas pemeriksaan yang diserahkan tersebut terkait dugaan kasus penyuapan oleh Gayus terhadap Komisaris Iwan Siswanto dan dugaan kasus Iwan Siswanto yang menerima suap.