Rilis Konferensi Pers

Jauh –jauh hari, sesungguhnya publik sudah pesimis kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan Cs akan bisa diungkap secara tuntas oleh kepolisian. Pasalnya, banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan oknum petinggi kepolisian yang terlibat di dalam kasus tersebut. Sehingga sulit untuk percaya, kepolisian akan mampu menuntaskannya ditengah pusaran konflik kepentingan (conflict of interest).

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penyelesaian kasus mafia pajak tidak berhenti sampai pada pemidanaan mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Penyidik didesak untuk meneliti sumber dana yang mengalir ke rekening Gayus.

Penyelesaian kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan hingga kini belum tuntas diungkap oleh aparat kepolisian. Bahkan, polisi seakan sengaja "melokalisir" kasus ini, dengan hanya mencekal pegawai setingkat Gayus serta polisi berpangkat perwira, yakni Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Sementara, pejabat tinggi Polri seperti Edmon Ilyas, Pambudi Pamungkas, Eko Budi Sampurno, Raja Erizman, hingga kini belum tersentuh.

Ketika menawarkan posisi Ketua Komisi Kejaksaan kepada aktivis antikorupsi dan hak asasi manusia, Bambang Widjojanto, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 26 November 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah tokoh yang sangat kredibel.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dipilih Komisi III DPR menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang tidak terpilih.

Dengan terpilihnya Busyro, lowongan Ketua KPK yang kosong karena Antasari Azhar masuk tahanan terisi.

Sejalan dengan isi UUD 1945 dan upaya penegakan hak asasi manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya menjamin hak keamanan sekaligus ekonomi kliennya. Jaminan itu mendesak diberikan kepada klien kasus kejahatan terorganisasi, seperti korupsi, perdagangan manusia, dan narkoba.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengoordinasikan penanganan perkara mafia pajak terkait mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Jumat (26/11). Itu dilakukan menyusul rencana gelar perkara penanganan perkara Gayus yang akan melibatkan penegak hukum, termasuk KPK.

”Selasa depan akan ada gelar perkara Gayus di Badan Reserse Kriminal Polri. Yang diundang adalah KPK, Satgas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kejaksaan Agung,” kata juru bicara Satgas, Denny Indrayana.

Kepolisian Negara RI bersama instansi terkait akan melakukan gelar perkara dugaan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan. Dalam gelar perkara itu diharapkan pihak Ditjen Pajak proaktif memberikan informasi dan masukan terkait dugaan kasus mafia pajak kepada aparat penegak hukum.

Kejaksaan Agung menilai pernyataan jaksa Cirus Sinaga, saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, banyak kejanggalannya. Kejaksaan juga akan memeriksa kembali penghilangan dakwaan korupsi dalam kasus Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2009.

Demikian diungkapkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy, Jumat (26/11) di Jakarta. Ia mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam pernyataan Cirus saat menjadi saksi untuk terdakwa Gayus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan posisi Ketua Komisi Kejaksaan kepada Bambang Widjojanto setelah Bambang gagal menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Bambang menolak tawaran itu.

Seusai shalat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11), Presiden Yudhoyono berharap Bambang Widjojanto bersedia memimpin Komisi Kejaksaan. Presiden yakin kredibilitas Bambang memperkuat reformasi di kejaksaan.

Rencana pengadaan 50 unit mobil dinas bagi seluruh anggota DPRD Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya patut dipertanyakan. Apalagi, rencana itu bersamaan dengan proses pembahasan APBD 2011 yang terlambat diserahkan oleh Pemkot.

Koordinator Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan, Dimas Oky Nugroho, mengaku terkejut dengan rencana pengadaan 50 unit mobil bagi anggota DPRD Surabaya. Beberapa anggota DPRD juga mengakui adanya rencana tersebut.