Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan, biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bukanlah penerimaan negara bukan pajak sehingga penerapannya tak bisa dikriminalisasi. Kalla menyatakan hal itu, Rabu (5/1) di Kejaksaan Agung, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
Jaksa Agung Basrief Arief berjanji untuk menambah personel jaksa untuk diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK memang meminta tambahan jaksa dari Kejaksaan Agung.
”Saya sudah menerima surat dari Ketua KPK terkait keinginan tambahan jaksa ataupun ada jaksa yang dimungkinkan dapat promosi. Itu sedang saya pelajari. Sepanjang tenaga jaksa di Kejagung memungkinkan, kami akan berikan dengan senang hati,” kata Basrief dalam konferensi pers di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1).
Kasus dugaan kepergian mantan pegawai pajak, yang kini menjadi terdakwa korupsi dan pemberian keterangan palsu, Gayus HP Tambunan ke luar negeri menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, Presiden memerintahkan dilakukan pengusutan tuntas terhadap kasus itu.
”Presiden menginstruksikan, usut sampai tuntas. Jika ada yang melanggar atau bertindak di luar aturan, ditindak,” kata Djoko, Rabu (5/1) di Jakarta.
Evaluasi berbagai pihak di dalam dan luar negeri menunjukkan, ada tiga masalah mendasar yang harus segera ditangani di Indonesia, yakni penegakan hukum yang belum berjalan baik, korupsi yang masih terjadi, serta birokrasi yang belum efektif. Pemerintah berupaya mengatasi ketiga persoalan itu dengan merancang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu saat membuka rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan, Rabu (5/1). Rapat dihadiri, antara lain, Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum bisa mengungkapkan nama identitas calon tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tujuh sekolah di Jakarta. Meski menurut juru bicara Kejaksaan, Suhendra, pihaknya telah mengantongi nama tersangka. "Dikhawatirkan tersangka akan kabur atau menghilangkan barang bukti," katanya saat dihubungi kemarin.
"Pembuatan paspor kilat cukup bayar Rp 2 juta."
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan paspor atas nama Sony Laksono, yang diduga adalah Gayus H. Tambunan, semula akan dibuat atas nama seorang anak, Margaretha. Namun pembuatan paspor tersebut tak dilanjutkan, sedangkan nomornya sudah ada lantaran formulirnya sudah terisi.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan pengusutan kasus Gayus H. Tambunan masih berlanjut dan bisa berkembang. "Masih banyak yang jadi bahan penyidikan dan penyelidikan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafly Amar di Jakarta kemarin.
Boy menanggapi nota pembelaan (pleidoi) Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin lalu. Di depan majelis hakim, Gayus mengaku tertipu karena mengikuti skenario tim khusus Polri yang memeriksanya pada April lalu.
Pakai paspor atas nama Sony Laksono.
Jejaring mafia hukum terdakwa Gayus H. Tambunan bukan hanya polisi-jaksa-hakim. Ia juga kongkalikong dengan petugas Imigrasi untuk menerbitkan paspor atas nama Sony Laksono.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui, pihaknya menemukan orang bernama Sony Laksono dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan memakai wig dan kacamata pergi ke Makau dan Kuala Lumpur, Malaysia.
”Berdasarkan data di kantor imigrasi, orang yang bernama Gayus, artinya Gayus Tambunan, memang tak ada yang ke luar negeri. Yang ada adalah orang yang bernama Sony Laksono. Foto Sony itu adalah foto Gayus yang pakai wig itu,” kata Patrialis, Selasa (4/1) di Jakarta.
Jaksa Agung Basrief Arief mengakui ada unsur kelalaian jaksa dalam kasus pertukaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan secara komprehensif oleh kejaksaan ditargetkan selesai Rabu ini untuk menentukan keputusan atas jaksa yang lalai.
”Pengawalan tahanan itu tidak terlepas dari jaksanya. Paling tidak dia (jaksa) ada kelalaian. Pemeriksaan sampai hari ini masih berjalan. Kita tunggu hasil pemeriksaan (bidang) pengawasan di sana,” kata Basrief Arief di Jakarta, Selasa (4/1).
