Tiga Pegawai Ungkapkan Peran Bachtiar Chamsyah

Tiga panitia pengadaan di Kementerian Sosial mengungkap peran mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan sarung. Ketiganya adalah I Wayan Wirawan, Simon Siregar, dan Yuli Gumilar.

”Ada surat dari pimpro (pimpinan proyek), menyebutkan ada persetujuan dari Menteri (Bachtiar Chamsyah) dalam proses penunjukan langsung proyek mesin jahit,” kata I Wayan Wirawan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/1).

Polisi Tahan Anggota Staf Kejaksaan Bojonegoro

Mantan anggota staf Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Widodo Priyono, resmi ditahan Kepolisian Resor Bojonegoro. Widodo Priyono yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penukaran narapidana Kasiyem dengan Karni diperiksa Unit I Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bojonegoro, Senin (10/1) mulai pukul 08.30 hingga Selasa (11/1) pukul 01.00 dan dijebloskan ke tahanan pukul 11.00.

Dinasti Politik Kian Menguat

Prospek dan dinamika politik tahun 2011 diperkirakan diwarnai oligarki dan dinasti politik yang semakin menguat dan semakin banyak. Pada tahun 2010 saja oligarki dan monarki politik di lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD, sekitar 40 persen.

Hal itu disampaikan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, dalam acara Proyeksi Politik dan Ekonomi 2011, Selasa (11/1) di Jakarta. Selain Kristiadi, hadir sebagai pembicara adalah peneliti politik CSIS Nico Harjanto dan peneliti ekonomi CSIS Deni Friawan.

Antinomi Hukum

Kasus pelantikan Wali Kota Tomohon benar-benar mengusik cita dan rasa penegakan hukum di negeri ini. Ia dilantik bukan di Tomohon, dalam sebuah sidang pleno luar biasa DPRD Kota Tomohon, mengucapkan sumpah dan janji untuk menjalankan peraturan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa setelah mendapatkan izin ketua majelis hakim tipikor.

Gayus, 1001 Malam

Schererazad tak jadi dibunuh menjelang subuh karena ia menjanjikan sambungan hikayat yang baru dan menarik setiap malamnya. Ia lolos dari hukuman mati.

Paspor Gayus Rp 900 Juta

Kepolisian Negara RI menangkap seorang tersangka berinisial A, yang diduga anggota jaringan pembuat paspor Sony Laksono yang digunakan bekas pegawai pajak Gayus HP Tambunan untuk piknik ke luar negeri. Biaya pembuatan paspor itu 100.000 dollar AS (sekitar Rp 900 juta).

”Polri menangkap salah satu tersangka yang membuat paspor (Gayus). Hari ini yang bersangkutan ditahan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa (11/1).

KPK akan Kaji Dugaan Korupsi di PSSI

Komunitas pecinta sepakbola "Save Our Soccer (SOS)" mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/01/11). SOS mendorong KPK menangani dugaan korupsi di tubuh PSSI dan penyalahgunaan dana APBN dan APBD untuk klub sepakbola dan pengurus PSSI di daerah.

Tinggalkan Hukum Warisan Kolonial, Perbaiki Perilaku Aparat!

Pernyataan Pers

Pelantikan Jefferson Memperolok Demokrasi

Pelantikan Jefferson Rumajar sebagai Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, merupakan olok-olok demokrasi dengan mengatasnamakan hukum dan undang-undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mencari jalan keluar agar peristiwa serupa tidak terulang,

”Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus segera direvisi untuk mencegah terulangnya olok-olok demokrasi seperti dalam kasus Jefferson. Syarat utama pejabat publik harus tidak bermasalah,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, Minggu (9/1) di Jakarta.

Presiden Wajib Lakukan Intervensi

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi, dinilai mulai mengarah kepada kehancuran dan kebangkrutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak boleh membiarkannya dan harus melakukan intervensi untuk mencegah kehancuran dan kebangkrutan hukum itu.

”Dengan kewenangan yang diberikan konstitusi, Presiden wajib melakukan intervensi untuk menjebol kemacetan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mata rantainya,” ujar Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Mas’udi, Sabtu (8/1) di Jakarta.

Subscribe to Subscribe to