Skandal Dana BOS

Hanya dua pihak yang mengetahui detail pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah, yakni kepala sekolah dan Tuhan.

Demikian keluhan orangtua murid, guru, dan bahkan wakil kepala sekolah yang disampaikan kepada Indonesia Corruption Watch terkait dengan ketertutupan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah. Pertanyaan mengapa masih ada pungutan sekolah dan berapa anggaran pembelian buku pelajaran sering tidak terjawab.

Kasasi Dirut Kimia Farma Ditolak

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Gunawan Pranoto, mantan Direktur Utama PT Kimia Farma. Dengan demikian, terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) itu tetap harus menjalani hukuman penjara 6 tahun seperti dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga Rp 91 miliar.

Bekas Bupati Sidoarjo Diperiksa Kasus Korupsi

Bekas Bupati Sidoarjo Win Hendrarso diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi kas daerah Sidoarjo di Kejaksaan Negeri Sidoarjo kemarin. "Win diperiksa karena sebagai bupati yang memiliki otorita dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Sidoarjo Sugeng Riyanta kemarin.

Pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam, dimulai pada pukul 10 pagi itu, Win disodorkan 30 pertanyaan oleh penyidik mengenai penyelewengan dana kas daerah. Selama diperiksa, istri dan anaknya mendampingi Win. Begitu juga empat pengacaranya.

Kejaksaan Agung Periksa Jaksa Kasus Bahasjim

Jaksa Agung Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan memeriksa jaksa penuntut umum yang menangani Bahasjim Assifie, terdakwa kasus pencucian uang senilai Rp 64 miliar dan pemerasan Rp 1 miliar terhadap salah seorang wajib pajak. Perintah itu muncul setelah jaksa Fahrizal tiga kali menunda pembacaan tuntutan terhadap Bahasjim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Busyro Pastikan KPK Panggil Gayus

Menteri Keuangan siap menyerahkan data wajib pajak perusahaan Grup Bakrie.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan kasus Gayus Tambunan sudah dalam proses penyelidikan di lembaganya. Untuk itu, komisi antikorupsi pasti akan memanggil Gayus. Namun, ihwal waktunya, Busyro belum bisa memastikan. "Oh, jelas itu (Gayus dipanggil),” kata Busyro. “Itu sudah keputusan rapat pimpinan."

Patrialis Akui Bawahannya Lalai Soal Paspor Gayus

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan terbitnya paspor atas nama Sony Laksono, yang dipakai Gayus H. Tambunan untuk pelesir, adalah akibat kelalaian anak buahnya di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. "Kelalaian itu persoalan administratif," kata Patrialis soal sanksi yang bakal dikenakan terhadap bawahannya di kantornya kemarin.

WN Jerman Divonis 16 Bulan

Kasus perambahan hutan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, terus bergulir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan memvonis warga negara Jerman, Frank Michael Schneider, dengan hukuman penjara 16 bulan dan denda Rp 150 juta.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengungkapkan ini di Jakarta, Kamis (13/1). Schneider adalah Presiden Direktur PT Sibuah Raya, perkebunan kelapa sawit, yang didakwa merambah hutan Register 40 seluas 262 hektar.

Dua Deputi BI Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi. Keduanya menjadi saksi perkara dugaan penyuapan terhadap sejumlah mantan anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004.

Kedua pejabat Bank Indonesia (BI) ini datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/1), sekitar pukul 10.00. Sesuai jadwal, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara cek perjalanan. Namun, ketika dikonfirmasi, Budi menolak menjelaskan. ”Ini main-main saja (ke KPK),” kata Budi.

Mutasi Pejabat Pemerintah Kota Tomohon dari LP Cipinang Dibatalkan

Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang membatalkan mutasi pejabat Pemerintah Kota Tomohon yang berdasarkan nota dinas Wali Kota Tomohon (nonaktif) Jefferson SM Rumajar. Nota dinas itu dikirimkan Jefferson dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Ia ditahan karena didakwa mengorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tomohon 2006-2008 senilai Rp 33,4 miliar.

Gedung Parlemen, (Mestinya) Simbol Perlawanan

Siapa duga maket plastik atap kubah hijau nan unik Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, diuji di kuali kue serabi yang diisi air panas. Setiap kali dicoba, selalu timbul keriput-keriput di bagian puncaknya. Merasa putus asa, Nurpontjo, arsitek pembuat maket itu, membelahnya dengan gergaji. Setelah dibelah dua, ia berharap keriput-keriput itu tak kelihatan sebelum dijadikan satu lagi.

Subscribe to Subscribe to