Dugaan kasus suap dalam proses penilaian penghargaan Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi momentum untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus suap lainnya dalam proses penilaian penghargaan Adipura 2010. Desakan itu muncul karena raihan Adipura tidak berkorelasi positif dengan kota sehat lingkungannya dan adanya lonjakan jumlah peraih Adipura pada 2010.

Ahli perencanaan dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menyatakan, penyidikan dugaan kasus suap dalam proses penilaian Adipura bagi Kota Bekasi harus menjadi pintu masuk bagi kemungkinan suap lainnya.

Hak menyatakan pendapat DPR merupakan instrumen pengawasan parlemen yang diatur secara umum (lex generalis) dan secara khusus (lex specialis) dalam konstitusi, masing-masing di Pasal 20A dan Pasal 7A-7B UUD 1945. Secara khusus hak menyatakan pendapat DPR dalam rangka pemakzulan presiden/wakil presiden harus didukung 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir pada Rapat Paripurna DPR.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai klub sepakbola, rawan politisasi dan korupsi. Lapangan sepakbola menjadi arena barter politik karena memiliki basis massa yang besar.

"APBD yang masuk ke sepakbola semata-mata dalam rangkaian membangun relasi politik dalam bidang sepakbola," ujar Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dalam diskusi "Sepakbola Berprestasi Tanpa APBD" bersama komunitas pecinta sepakbola Save Our Soccer (SOS), di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (16/1).

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2010

Kementerian Keuangan menyerahkan tiga kardus besar berisi 151 berkas dokumen wajib pajak yang diminta Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyidikan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Itu dikatakan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya di Jakarta, Sabtu (15/1). Sebelumnya Kapolri meminta dokumen dari 149 wajib pajak, kemudian Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) meminta tambahan lima lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Melda Mardalina, staf di Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (14/1). Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan kantor KLH Kamis lalu. Pada Kamis malam, penyidik juga meminta keterangan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah terkait dugaan suap penghargaan Adipura 2010.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, pemeriksaan terhadap Melda terkait dugaan penyuapan dalam pemberian penghargaan Adipura 2010 kepada Kota Bekasi. ”KPK memeriksa Melda Mardalina sebagai saksi,” ujar Johan, Jumat.

Penyelidikan kasus dugaan penyuapan di tubuh Mahkamah Konstitusi terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih dalam perkara dugaan upaya menyuap hakim Mahkamah Konstitusi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, JR Saragih mulai diperiksa pukul 09.20, Jumat (14/1). Dia datang didampingi pengacaranya, Viktor Nadapdap. ”Saragih dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di MK,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Ranu Mihardja membacakan dakwaan, Senin (10/1). Ia turun langsung dalam sidang kasus dugaan korupsi. Sidang ini istimewa karena merupakan sidang perdana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

Sidang perdana itu mengadili perkara penggelapan sebuah mobil dinas milik Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan terdakwa Sekretaris BPPT Kota Semarang nonaktif A Zainuddin. Dalam perkara ini, kerugian negara diperkirakan Rp 150 juta.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap tersangka DJ, yang diduga terlibat pembuatan paspor dengan nama Sony Laksono yang dipakai Gayus HP Tambunan ke luar negeri. DJ ditangkap pada Kamis (13/1) malam di Jakarta Timur. Ia diduga berperan sebagai penghubung antara tersangka A, yang ditangkap sebelumnya, dan tersangka lain berinisial J, yang diduga berperan sebagai pembuat identitas palsu pada buku dokumen paspor.

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat yang dilengkapi fasilitas mewah masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal karyawan DPR yang perlu kolam renang di gedung senilai Rp 1,3 triliun itu ditolak.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menolak usulan Ketua DPR Marzuki Alie tentang adanya kolam renang di gedung tersebut. ”Saya tidak setuju adanya kolam renang, lebih baik didrop, meski yang menyampaikan Pak Marzuki,” kata Priyo, Jumat (14/1) di Jakarta.