Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tak bisa menjerat Kamaludin Sahar (38), mantan anggota DPRD yang jadi terpidana korupsi dana APBD 2003-2004. Dalam putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membebaskan Kamaludin yang dalam setahun ini buron. Meski demikian, Kejari tetap mengupayakan Kamaludin bersama rekannya, Yakhson Al-Khairi (52) dan Suparno (48), mengembalikan kerugian negara sedikitnya Rp 3,6 miliar.
Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo A Prayogo dituntut tujuh tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang perkara korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (8/3), Putranefo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 89 miliar.
Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah lewat nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan kuasa hukumnya kembali menegaskan peran Amrun Daulay, mantan bawahan Bachtiar. Dalam sidang kasus korupsi pengadaan kain sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial, Selasa (8/3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Bachtiar juga membacakan pembelaan pribadi sebelum pleidoi tersebut dibacakan penasihat hukumnya.
Esensi penegakan hukum korupsi adalah pemulihan kerugian negara/publik dan pembangunan efek jera bagi para pelakunya. Sayangnya, di dua aspek paling vital itu kita justru menghadapi kegagalan.
Deforestasi di negara hutan tropis menyumbangkan emisi hampir seperlima dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, sehingga menjadi salah satu penyebab berbagai bencana iklim dan mengancam punahnya ciptaan Tuhan. Salah satu sumber emisi karbon dari kegiatan deforestasi dunia adalah di kawasan hutan dan lahan gambut Indonesia, yang menurut statistik Kementerian Kehutanan mengalami laju perusakan antara 1,1 juta dan 2 juta ha per tahun dalam dua dekade terakhir. Besarnya laju deforestasi yang mencapai luas dua kali Pulau Bali setiap tahun menjadi sumber utama emisi GRK Indonesia.
"Diskusi Bareng Pakar" edisi Januari 2011, yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Nagoya bersama Zaenal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, telah menebarkan virus kegelisahan dan keresahan mengenai karut-marut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peserta forum Diskusi Bareng Pakar, yang biasanya penuh canda-tawa dan optimisme memandang masa depan Indonesia, mendadak menjadi sunyi dan tertunduk lesu melihat lorong gelap Indonesia bagaikan malam tanpa bintang dan kunang-kunang.
Odaria (32), perempuan berwajah pucat itu, duduk lesu di lantai semen yang keropos. Tatapan murungnya seakan menyatu dengan perabotan yang reyot: lemari usang, sepotong terpal lusuh, dan baliho kampanye pemilihan umum kepala daerah yang dicantolkan begitu saja di langit-langit.
Saya baru selesai operasi usus buntu di Kota Palu. Untung ada Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Jadinya gratis.” Suara lirih perempuan tersebut tenggelam di tengah hujan yang mengguyur Desa Uwe Manje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akhir Februari lalu.
Delapan tersangka penjaga Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang diduga menerima suap dari mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan untuk keluar rutan, Senin (7/3), bebas demi hukum. Para tersangka itu bebas karena masa penahanan sudah habis pada 7 Maret 2011.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Senin. ”Mereka bebas demi hukum karena masa penahanan sudah habis,” kata Boy. Ia menambahkan, berkas pemeriksaan delapan tersangka itu belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
Penanganan 10 kasus besar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai macet atau berlarut-larut. Kesepuluh kasus itu merupakan hasil evaluasi penanganan perkara KPK tahun 2010 oleh Indonesia Corruption Watch yang dipaparkan di Jakarta, Senin (7/3).
”Ada tersangka yang sudah ditetapkan lebih dari satu tahun dan belum ada kelanjutannya tidak ditahan. Ini merupakan hal yang aneh di KPK,” kata Tama S Langkun, peneliti ICW.
Mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencatat kredit. Dalam evaluasi kinerja KPK tahun 2010 yang disusun Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK dinilai masih kurang maksimal dalam area penuntutan kasus.
