M Nazaruddin bisa segera dipulangkan ke Tanah Air. Kepastian ini diperoleh setelah Pemerintah Kolombia memahami pertimbangan hukum yang disampaikan Pemerintah Indonesia.
Selanjutnya mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut langsung diserahkan kepada Imigrasi setempat untuk proses ekstradisi. Informasi sikap Kolombia disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Indonesia Corruption Watch (ICW) belum berhasil mendapatkan informasi publik berupa Surat Pertangungjawaban dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) dari Dinas Pendidikan dan lima SMP di Jakarta. Rencana penyerahan dokumen oleh pihak Dinas Pendidikan dan kepala sekolah gagal karena ICW menilai data yang diberikan tidak sesuai.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta para orang tua murid berani menanyakan ihwal penggunaan anggaran di sekolah agar praktek korupsi di dunia pendidikan bisa dihilangkan.
Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan lembaganya menduga hingga kini pihak sekolah masih melakukan korupsi dengan cara memainkan anggaran melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekolah. "Kalau tidak, berikan itu laporannya (LPJ)," ujarnya di Jakarta kemarin.
Kejaksaan Agung menyatakan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP masih pada tingkat penyidikan. Kejaksaan membantah pernyataan resmi sebelumnya bahwa kasus ini sudah masuk tahap penuntutan.
"Siapa bilang? Masih di penyidikan, kok," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya kemarin.
Hal senada diungkapkan juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad. Ia menegaskan bahwa tim penyidik pidana khusus masih menelusuri dugaan korupsi dalam proyek itu. "Saya tidak pernah bilang begitu (ke penuntutan)," ucapnya.
Pada hari penangkapan M. Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, Presiden Juan Manuel Santos membuat pernyataan penting soal keamanan negerinya. Dia menegaskan, pihaknya akan mengubah strategi keamanan negeri itu."Konflik sipil telah memasuki tahap baru,"ujarnya dalam perayaan 192 tahun Pertempuran Puente de Boyaca.
Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Selasa pekan depan. "Suratnya rencananya dikirim besok," kata Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua dalam konferensi pers di kantor KPK kemarin.
Menurut Abdullah, Komite juga akan meminta keterangan dari petinggi Demokrat lainnya, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa dan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman. "Ada lagi beberapa orang yang saya tidak hafal namanya," ujarnya.
OC Kaligis Nyusul ke Kolombia
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengharapkan agar Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan kesempatan pertama untuk meminta keterangan dari mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memperluas pembekuan aset mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. ‘’Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan semua aset Nazaruddin yang diketahui KPK sudah dibekukan,’’ kata Wakil Ketua KPK M Jasin kepada wartawan, Selasa (9/8).
Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Johan Budi mengatakan pihaknya telah melakukan pemblokiran sebagian rekening simpanan uang di bank atas nama Muhammad Nazaruddin. ‘’Tadi sudah dicek, ada beberapa yang sudah diblokir rekeningnya,’’ kata Johan.
Tunggu Proses Deportasi dari Kolombia
Bisa jadi Muhammad Nazaruddin menjadi orang paling populer di negeri ini, atau paling tidak menjadi sosok yang paling sering diberitakan media massa. Bukan hanya soal sejumlah kasus korupsi yang menjeret namanya, tetapi upaya pelariannya dari proses hukum yang bisa dibilang dramatis. Berikut laporannya.
Tertangkapnya Nazaruddin dinilai bisa membuat nasib Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum berada di ujung tanduk jika Nazaruddin bisa membuktikan semua tudingan yang selama ini ditujukan kepada Anas.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PD, Max Sopacua, Dewan Kehormatan bisa mengusulkan kepada Dewan Pembina untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sekaligus pergantian ketua umum jika Nazaruddin mampu membuktikan secara hukum keterlibatan Anas Urbaningrum.
