Mei 2012 hampir berakhir. Tahun ke-14 setelah Orde Baru tumbang. Siapa di antara kita yang masih ingat kasus Soeharto? Mantan Presiden RI yang lolos dari dakwaan korupsi oleh kejaksaan itu dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Jika lembar sejarah dibalik, teriakan yang paling berkumandang 14 tahun lalu adalah turunkan Soeharto dan berantas KKN. Hingga akhirnya diterbitkan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan anggaran sekolah dinilai mampu memperbaiki akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. ICW menyelenggarakan pelatihan penyusunan anggaran kepada masyarakat  di sejumlah daerah di Indonesia.

Polemik pembelian enam unit pesawat jet tempur Sukhoi 30MK2 belum menemukan titik terang. Pemerintah diminta memberikan keterangan terbuka terkait proyek pengadaan pesawat dengan anggaran USD 470 juta tersebut.

Menjelang pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli 2012 mendatang, disinyalir telah berkembang praktik korupsi politik. Perlu transparansi pengelolaan dana kampanye setiap pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.

BADAN pemerintah atau organisasi yang mengambil dana anggaran dari masyarakat, atau Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) harus diinformasikan ke publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi I Tantowi Yahya, dalam acara seminar hasil riset, bertajuk 'Kesiapan Badan

Penanganan kasus tindak pidana korupsi, terutama di tingkat pengadilan pertama, seringkali tak memuaskan hati. Ada banyak kasus ketika hakim menjatuhkan vonis rendah, tak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Terlebih, ada sejumlah koruptor yang divonis bebas.

Masyarakat, sesungguhnya, memiliki kesempatan untuk mengawal penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Salah satunya, melalui eksaminasi publik atas putusan pengadilan.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengajukan delapan poin penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA).

Perjanjian kerjasama antara PT Multi Capital dan BUMD PT Daerah Maju Bersaing dinilai bermasalah sejak awal. Perjanjian kerjasama diteken tanpa ada payung hukum. Poin-poin perjanjian juga cenderung merugikan pemerintah daerah.