Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Abraham Samad, untuk menuntaskan kasus- kasus besar mendapat respons dari berbagai kalangan.

Partai Demokrat (PD) misalnya mengingatkan pimpinan KPK agar tidak terbebani anggapan bahwa kasus besar berarti hanya Century dan Wisma Atlet. Masih banyak kasus besar lain yang juga harus diselesaikan. ”Masih banyak yang lain, KPK pasti tahu (kasus-kasus besar tersebut),” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi III Saan Mustopa saat dihubungi kemarin.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta tidak semena-mena mengubah sistem atau menghentikan pengusutan kasus yang tengah dilakukan lembaga antikorupsi itu.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan menetapkan tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan penunjang laboratorium di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Saat ini, tim penyidik masih meningkatkan penyidikan kasus tersebut.“Itu kewenangan penyidik, kalau memang ditemukan bukti ada keterlibatan pihak-pihak,tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.Lihat saja hasil penyidikan tim penyidik,” kata Jampidsus Andhi Nirwanto seusai acara sarasehan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta kemarin.

”Murid dari negara korup lebih cenderung menerima perilaku suap karena menganggap norma sosial mereka membolehkan”

INGAR-BINGAR pemilihan pimpinan KPK baru saja kita lalui. Abraham Samad resmi terpilih sebagai ketua lembaga itu. Kini KPK makin disibukkan dengan perang melawan korupsi yang juga makin menggurita. Sejatinya, di negara kita korupsi bukan lagi milik politikus dan penguasa melainkan juga milik rakyat, termasuk dunia akademisi.

Hampir dapat dipastikan, kalangan yang memberikan perhatian bagi KPK menunggu dengan gumpalan pertanyaan: Siapa yang akan terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2011- 1015?

Bagi sejumlah pihak yang melihat KPK “sesuatu banget” dalam agenda pemberantasan korupsi, proses voting ibarat menyaksikan partai final sepak bola yang berujung adu tendangan penalti. Setidaknya, suasana menegangkan menyaksikan pemilihan di Komisi III DPR itu saya rasakan di sebuah ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana yang sebelumnya terasa agak gaduh mendadak berhenti.

Perempuan kuat bisa menjadi filter tindakan koruptif di lingkungan keluarga. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai îpenguasa rumahî perempuan dapat meneliti dari mana saja sumber keuangan keluarga dan mencegah "uang panas" masuk dapur.

Proses renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan pertambangan berjalan alot. Perusahaan enggan mengubah isi kontrak yang terlanjur membuai dengan nilai keuntungan sangat besar.

Rencana renegosiasi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang hingga saat ini belum terealisasi seratus persen. Pemerintah terkesan ragu-ragu menggunakan kewenangannya untuk meninjau ulang kontrak demi mendapat hasil terbaik dari pengelolaan industri ekstraktif.

Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia tergolong paling mahal dibandingkan biaya haji di kawasan Asia. Sayangnya, biaya yang tinggi tidak dibarengi kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Setiap tahun, selalu saja ada kabar buruk, mulai soal pemondokan haji yang tidak layak, katering haji yang terlambat menyalurkan makanan, hingga antrean nama calon jamaah haji yang diserobot oknum tertentu.

Masyarakat punya peran penting sebagai pengawas dana pendidikan. Kewenangan itu dimiliki oleh orangtua siswa dan dilegalkan dalam bentuk komite sekolah, yang berhak mengawasi pengelolaan dana-dana sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang dihimpun dari masyarakat. Namun, ketika peran komite sekolah mandul, orangtua siswa tidak boleh lantas berdiam diri. Meskipun tidak terdaftar sebagai anggota komite, mereka tetap punya hak untuk menjadi watchdog, dan bertindak bila mencium adanya kecurangan.