Pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah di ambang pintu. Kita masih berhadapan dengan ancaman politik uang. Jika kita biarkan, pemilu tidak lagi menjadi momentum demokrasi, tapi hanya sekadar ritual pesta riuh meriah lima tahunan.

Pemilu masih rawan politik uang

Dalam demokrasi, pemilu adalah peristiwa maha penting. Pemilu bukanlah sekadar “pesta demokrasi” yang sering digembar-gemborkan. Lebih dalam dari itu, pemilu adalah momentum rakyat menentukan nasibnya sendiri dan nasib pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Pengalaman dalam pemilu 2004 dan 2009 money politics dilakukan melalui penggunaan uang secara langsung oleh kandidat untuk mempangruhi pemilih.

Dalam konteks korupsi politik, persoalan dana kampanye menjadi alat konfirmasi apakah posisi-posisi baru yang dihasilkan oleh Pemilu berpotensi menciptakan mekanisme politik yang bersih atau sebaliknya, justru tersandera oleh praktek-praktek korupsi akibat kooptasi pemodal politik yang sangat dominan dalam pemilu.

Dalam hal Penggunaan Fasilitas Langsung, modus pelanggaran yang terjadi antara lain: penggunaan kendaraan dinas dan biaya perawatannya; penggunaan rumah dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye; penggunaan kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye, dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu

Korupsi politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan (Hodess, 2004: 11).

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pindana 2013

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana 2013

Koalisi Perlindungan Saksi

Siaran Pers

Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

No: 1/II/Koalisi Perlindungan Saksi/Indonesia/2014

Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi

Oleh Muhammad Yusuf (PPATK)