Dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya datang dari aktivis penggiat anti korupsi di Jakarta, melainkan aliansi dan lembaga  penggiat anti korupsi serta mahasiswa di Manado juga memberikan dukungan morilnya agar KPK memiliki imunitas hukum dalam memberantas korupsi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi aliansi anti korupsi Manado Didi Koleangan mengatakan, KPK sebagai lembaga independen yang dibuat guna memberantas korupsi seharusnya memiliki kekhususan dalam menangani extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Peneliti Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan upaya Praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan  tidak dapat membatalkan statusnya sebagai tersangka. Menurut undang-undang, lembaga Praperadilan tidak berwenang membatalkan suatu penetapan tersangka.

Dalam hal ini perlawanan Polri terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Lebih jauh lagi upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK.

Beberapa orang pastur dan suster mengundang ICW untuk memberikan pelatihan investigasi kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Mereka bernaung di bawah organisasi JPIC-OFM menyelenggarakan pelatihan kepada beberapa orang pastur, suster dan mahasiswa.

Pelatihan dilaksanakan di Kota Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2015 lalu. ICW mengirimkan tiga orang untuk memberikan meteri training, yaitu Tama, Kes dan Abid. Sementara peserta yang jumlahnya belasan orang itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jakarta dan Sumatera Selatan.

Sejumlah artis dan seniman yang tergabung dalam relawan "Konser Salam Dua Jari" mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Jika tetap dilanjutkan, mereka akan melakukan aksi di jalan sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Presiden Jokowi.

"Kami sebagai relawan 'Konser Salam 2 Jari' menyatakan akan turun ke jalan dan meminta KPK segera menuntaskan kasus pidana di balik rekening gendut," ujar koordinator Relawan Konser Salam Dua Jari, Abdee Negara melalui siaran pers, Kamis (15/1/2015).

Penundaan Presiden Jokowi untuk menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri terus disoroti. Hari ini, di tengah ramainya warga Jakarta bercar free day, ada gerakan menolak penunjukan Komjen Budi Gunawan.

Gerakan ini dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di depan pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2015). Aksi ini menarik perhatian warga Jakarta yang sedang berCFDan. Terlebih karena gerakan ini tidak hanya berorasi tapi mengajak warga Jakarta untuk menandatangani petisi penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menandatangin nota kesepahaman (MoU) dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. MoU untuk saling memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia.  

Nota kesepahaman ditandatangani usai prosesi serah terima jabatan oleh  Ketua Umum Periode 2010 - 2014 Saleh P Daulay kepada Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum periode 2014-2018. Serah terima jabatan tersebut digelar di Hotel Aryaduta, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (23/12).

Salah satu kemunduran besar partai politik di Indonesia adalah mandeknya sirkulasi elite karena dominasi yang terlalu besar dari ”pemilik”-nya. Hal itu terwujud dalam sentralisme kekuasaan, di mana proses pengambilan keputusan—termasuk dalam memutuskan pergantian jabatan tertinggi, yakni ketua umum—tidak berlangsung demokratis.

Kecenderungan ketua umum petahana untuk bertahan, dengan ”menyingkirkan” lawan tanding melalui upaya pemecatan pengurus partai yang dianggap sebagai batu sandungan, merupakan dinamika internal yang dapat kita amati secara telanjang.

Pemberantasan Korupsi dalam Bahaya 

UPAYA “PEMBUNUHAN” KPK MELALUI RUU KUHAP 

Setelah gagal memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2012 lalu, sejumlah oknum politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam mengambil kesempatan berupaya melemahkan dan bahkan “membunuh” KPK melalui proses penyusunan Undang-Undang (legislasi) di Parlemen. Salah satu peluang yang digunakan adalah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau juga dikenal dengan RUU KUHAP.