Dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya dapat menjadi ajang perubahan di tubuh kepolisian. Namun hal ini malah diperburuk dengan niatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan BG ke dalam jabatan strategis (Wakapolri) di kepolisian.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih sosok yang memiliki integritas dalam mengisi jabatan strategis di lembaga penegak hukum, seperti pimpinan KPK, Kapolri/Wakapolri, Jaksa Agung.

Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain menyayangkan sikap diam Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus pimpinan tertinggi Polri. "Harusnya Presiden dan DPR dapat mengambil tindakan tegas terhadap proses penyelesaian perkara BG," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (8/4/2015).

Menurutnya, pembenahan internal Polri merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi. Karenanya, jika sistem tersebut tidak dibenahi dimulai dari perekrutan sampai pada kenaikan pangkat para anggota kepolisiannya, maka reformasi Polri tidak akan berjalan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh  Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, bahwa pengusutan kasus ini dapat menjadi jalan lebar untuk menghilangkan praktik korupsi dan upeti oleh oknum-oknum di Polri. Hal yang sama juga terkait dengan BG, dimana kasus yang disangkakan kepada BG adalah saat dirinya (BG) menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) mabes Polri adalah bisa dikategorikan tindak pidana korupsi.

"Itu (Karobinkar) adalah jabatan strategis dalam penentuan jabatan struktural mulai dari kapolsek, kapolres sampai kapolda," tegas Erwin.

Sebelumnya, saat ini berkas kasus dugaan tindak pidana gratifikasi Komjen Budi Gunawan resmi dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Badan Reserse Kriminal Polri. Kasus itu kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang dipimpin mantan anak buah Budi, Kombes Victor Simanjuntak.