PELEMAHAN KPK LEWAT PROSES LEGISLASI BELUM SELESAI

Setelah menimbulkan polemik dan penolakan banyak pihak, Presiden Joko Widodo pada Jumat 19 Juni 2015 akhirnya menyatakan membatalkan rencana pemerintah membahas Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional 2015. Langkah Jokowi ini sudah tepat dan patut diberikan apresiasi karena Jokowi mendengar aspirasi publik dan secara subtansi Revisi UU KPK dinilai sebagai salah satu bagian dari skema besar upaya pelemahan KPK.

Dari 182 pendaftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 11 diantaranya perempuan. Salah satu penyebab sedikitnya minat perempuan untuk mendaftarkan diri adalah kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat.

Kolega Pemimpin dan Volunter
Indonesia Corruption Watch Yang Saya Banggakan
di Jakarta
 
Assww.

RINGKASAN BERITA

Penolakan terhadap permintaan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per orang dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh DPR masih terus dilakukan. Kali ini Koalisi Kawal Anggaran melakukan ‘ngabuburit’ sambil menggelar aksi orasi dan teaterikal di depan pintu utama DPR MPR RI Senayan, Kamis (18/6/2015).

Bareskrim Polri dan Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi dua lembaga publik peradilan yang memiliki keterbukaan informasi yang masih buruk. Hal ini disebabkan kualitas informasi yang diberikan ke publik belum maksimal.

“KPK: Penyadapan Jadi Alat Bukti Utama Ungkap Kasus Korupsi”

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/08501971/KPK.Penyadapan.Jadi.Alat.Bukti.Utama.Ungkap.Kasus.Korupsi Kompas, Kamis, 18 Juni 2015

Dari seluruh badan publik milik pemerintah, hanya 49,19% yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menandakan belum efektifnya penerapan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) selama tujuh tahun kebelakang.

Mahkamah Agung (MA) harus segera mengeluarkan standarisasi hukum acara praperadilan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono mengatakan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bisa dimaknai sebagai bentuk konsistensi hukum acara praperadilan.

POKOK BERITA:

“Presiden Tidak Tahu Rencana Revisi”

http://print.kompas.com/baca/2015/06/17/Presiden-Tidak-Tahu-Rencana-Revisi

Kompas, Rabu, 17 Juni 2015