Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT PT Micgro Metal Perdana (MMP) dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut), dalam gugatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang dikeluarkan Bupati Minut di Pulau Bangka. Namun, proses illegal mining terus dilakukan perusahaan dan terjadi pembiaran oleh pemkab dan kepolisian setempat, sekalipun MA telah mengeluarkan putusan inkraht sebagai ketetapan.

(Jakarta-antikorupsi.org) Presiden harus segera mengirim surat penolakan ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk di prolegnas 2016. Hal ini penting guna menyatakan pembatalan pembahasan regulasi bagi lembga antirasuah tersebut.

POKOK BERITA:

“Sikap Pemerintah Menjadi Penentu”

http://print.kompas.com/baca/2015/06/24/Sikap-Pemerintah-Menjadi-Penentu

Kompas, Rabu, 24 Juni 2015

(Jakarta, antikorupsi.org) Koalisi Tolak Dana Aspirasi menyampaikan dukungan 'Tolak Dana Aspirasi' dari 13 ribu masyarakat yang merupakan hasil penggalangan suara dalam bentuk petisi online kepada Partai Nasdem. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi terbuka di ruang Fraksi Partai Nasdem Lantai 22 Gedung DPR Senayan (23/6/2015). Selain itu, koalisi juga meminta kepada Partai Nasdem di parlemen agar terus konsisten dan tidak goyah dalam menolak dana aspirasi pada rapat paripurna yang akan datang.

POKOK BERITA:

“Revisi UU KPK Jalan Terus di DPR”

Media Indonesia, Selasa, 23 Juni 2015

Siaran Pers

Terbitnya Surat Edaran (SE) KPU No. 302/KPU/VI/2015 berpeluang besar memandulkan pembatasan praktik dinasti politik dalam penyelenggaraan pilkada. Beberapa poin krusial yang termuat di dalam SE KPU adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota tidak termasuk dalam pengertian pertahana jika:

a)     masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran;

b)     mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftran; atau

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 12 Juni 2015 yang menjelaskan definisi kepala daerah berstatus petahana dinilai Koalisi Kawal Pilkada dapat menimbulkan terciptanya dinasti politik.

“Setiap orang berfirkir bahwa korupsi di negara lain lebih baik dibandingkan di negaranya. Padahal banyak kesamaan. Saat ini KPK membutuhkan dukungan dari masyarakat dan LSM,” Dr. Bert Spector Senior Technical Advisorwith Management Systems International (MSI) in Washington, DC.

(Jakarta-antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch mendapatkan kesempatan langsung mewawancarai Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Betti Alisjahbana tentang visi misinya dalam mencari sosok pimpinan KPK ke depan. Betti merupakan perempuan pertama se-Asia Pasifik yang menduduki jabatan Presiden Direktur IBM pada 2000, setelah 24 tahun bekerja di IBM perempuan lulusan Arsitektur ITB ini membangun perusahaan sendiri bernama PT. Quantum Business Internasional pada tahun 2008.

POKOK BERITA:

 

“Presiden Cabut Revisi UU KPK”
Media Indonesia, Senin, 22 Juni 2015

Presiden Joko Widodo secara tegas menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebagaimana usulan DPR. Bahkan, pemerintah akan mencabut revisi UU antirasywah itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.