Pada 1 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Satya Bumi, dan Yayasan MADANI Berkelanjutan telah menyerahkan keterangan Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) untuk perkara nomor 142/PUU-XXII/2024 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Pada 23–27 Juni 2025, Lokakarya IKLIM digelar sebagai ruang kolaboratif bagi musisi, seniman, dan organisasi masyarakat sipil untuk merespons krisis iklim lewat pendekatan budaya dan komunikasi kreatif. Kegiatan ini melibatkan 78 peserta, termasuk 15 musisi dan band terpilih seperti Kunto Aji, The Brandals, dan Reality Club, serta dukungan dari berbagai organisasi seperti Greenpeace, Trend Asia, EcoNusa, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan.
Pemerintah mesti mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel lantaran diduga melabrak hukum. Aparat penegak hukum harus aktif menelusuri karena praktik pertambangan rentan korupsi.
Pemerintah telah mencanangkan transisi energi setidaknya sejak tahun 2021. Namun, berbagai tantangan terus muncul dalam pelaksanaanya, salah satunya terkait dengan ketertutupan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Laporan ini menelusuri dan menganalisis dampak dari ketertutupan PJBL serta mengidentifikasi regulasi yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Penulisan laporan ditulis secara deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kejaksaan Agung RI tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 dengan nilai anggaran Rp9,9 triliun.
Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat dilaporkan oleh Wakil Ketua BAZNAS ke Polda Jawa Barat akibat membongkar skandal korupsi.
Dengan keberadaan Pasal 4B yang menyatakan kerugian BUMN bukan lagi merupakan kerugian negara, serta Pasal 9G yang mengatur bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan lagi masuk dalam kategori penyelenggara negara, Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa kasus korupsi di lingkungan BUMN bukan hanya akan semakin marak, tetapi juga berpotensi untuk tidak dapat ditindak lagi oleh aparat penegak hukum.
15 April 2025 lalu Komisi Yudisial mengumumkan 161 calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi. Eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari 69 nama calon hakim agung yang akan ditempatkan di kamar pidana. Lolosnya Nurul Ghufron menjadi persoalan, sebab Nurul Ghufron pernah tersangkut masalah integritas, yaitu pernah dijatuhi sanksi etik atas intervensi yang dilakukan terkait mutasi pegawai Kementerian Pertanian.
