Lelucon Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan

Beberapa minggu belakangan, hiruk - pikuk proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR - RI (MKD) hampir mendominasi setiap pemberitaan. Sidang tersebut menindaklanjuti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI) pada 16 November 2015.

Hari Antikorupsi 2015 adalah masa terberat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Beragam ancaman datang silih berganti, dan ancaman datang dari segala penjuru. Mulai dari jerat-jerat kriminalisasi, maju mundur seleksi calon pimpinan KPK, sampai ancaman pelemahan lewat revisi Undang-undang KPK.

Bentuk ancaman terhadap KPK memang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, tingkat ancaman pada tahun ini jauh lebih berat. Misalnya dalam tragedi Cicak lawan Buaya Jilid I, hanya pimpinan KPK yang dikriminalisasi.

POKOK BERITA:

“Sambut Hari Antikorupsi, pegiat kecam DPR”

POKOK BERITA:

POKOK BERITA:

“Awasi Proses Pemilihan Pimpinan Baru KPK”

Masa kerja Komisioner KPK jilid III akan berakhir pada 16 Desember 2015. Mereka yang akan berhenti menjabat adalah Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain. Sementara para Pelaksana Tugas (PLT) Komisioner KPK, yakni Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP tidak memiliki masa bakti yang definitif sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menunjuk mereka.

APLIKASI BERANTAS KORUPSI
HACKATHON MERDEKA 3.0

Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Antikorupsi 2015, forum IT Code4Nation bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Hackathon Merdeka 3.0. Acara ini merupakan wadah bagi para programmer Teknologi Informasi (TI) mengambil peran menyelesaikan persoalan bangsa melalui TI.

Skandal Bantuan Sosial

Program bantuan sosial kembali dipersoalkan. Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung serentak, sejumlah provinsi dan kabupaten/kota ramai-ramai meningkatkan alokasi anggaran untuk program tersebut. Bahkan ada yang mencapai 1.884 persen seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada (Jum’at 27/11) lalu akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015. DPR beralasan Revisi UU KPK penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan KPK.