Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-8
“DPR Berniat Habisi Komisi AntiRasuah”
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/08/384673/DPR-Berniat-Habisi-Komisi-AntiRasuah - Tempo, Kamis, 8 Oktober 2015
 
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diusulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari enam fraksi, akan mengakhiri keberadaan komisi antirasuah itu.
Pansel Ombudsman Masih Loloskan Calon Bermasalah

Jakarta, antikorupsi.org (08/10/2015) – Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menilai dari 36 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dinyatakan lulus profile assessment masih ditemukan calon yang bermasalah dari aspek integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan partai politik.

Matikan KPK, DPR Ngotot Bahas RUU KPK di Prolegnas 2015

Jakarta, antikorupsi.org (07/10/2015) – Upaya keras DPR untuk memasukkan kembali revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk di prolegnas dinilai dimaksudkan untuk mematikan KPK. Hal ini diperkuat dengan salah satu poin dari revisi UU KPK, dimana KPK hanya bertugas 12 tahun setelah RUU tersebut disahkan.

Setahun DPR, Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Jakarta, antikorupsi.org – Genap satu tahun sudah usia DPR RI periode 2014-2019. Prestasi yang diukir hanya mampu menyelesaikan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas prolegnas 2015, dari 38 RUU yang harus diselesaikan. Yaitu UU Pilkada dan UU Pemerintah daerah (Pemda) serta satu UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang dibahas 2014.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-7

POKOK BERITA:

Draf RUU Cantumkan Batas Masa Tugas KPK 12 Tahun

http://koran.tempo.co/konten/2015/10/07/384599/Draf-RUU-Cantumkan-Batas-Masa-Tugas-KPK-12-Tahun - Tempo, Rabu, 7 Oktober 2015

Evaluasi 1 Tahun DPR Periode 2014-2019 - Setahun “Tanpa” Kerja

                                                                                                                                  Pernyataan Pers


Revisi UU KPK versi Baleg DPR

PASAL – PASAL KRUSIAL DALAM RUU KPK VERSI “BALEG DPR”

Bagian Menimbang

a.              bahwa kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien dengan pendekatan yang konferehensif dan kemanfaatn yang lebih besar bagi optimalisasi pemanfaatn dana pembangunan untuk kemakmuran rakyat sekarang dan masa mendatang;

Revisi UU KPK: Kiamat Pemberantasan Korupsi Sudah Dekat!

Pernyataan Pers

Indonesia Corruption Watch

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diuji. Kali ini melalui upaya segelintir politisi di Senayan yang berupaya (kembali) melakukan Revisi terhadap Undang-Undang tentang KPK (Revisi UU KPK). Upaya pelemahan Komisi Antikorupsi ini melalui Revisi UU KPK bukan baru kali ini saja muncul, karena dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sudah ada dua kali upaya merevisi UU KPK.

MK Harus Kabulkan Permohonan Wajib Belajar 12 Tahun

Jakarta, antikorupsi.org (06/10/2015) – Putusan permohonan perkara No: 92/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 6 ayat 1 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh Mahkamah Konsitusi (MK) yang akan dibacakan besok, Rabu (07/10/2015) dinilai bermasalah. Pasalnya, MK memutuskan perkara tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan pemohon.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-6

POKOK BERITA:

Jokowi Janjikan Jalan Tengah

http://koran.tempo.co/konten/2015/10/06/384505/Jokowi-Janjikan-Jalan-Tengah

Tempo, Selasa, 6 Oktober 2015

Subscribe to Subscribe to