Antikorupsi.org, Jakarta, 8/1/2016 – Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut Komisi Yudisial (KY) untuk segera memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Tuntutan ini berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim.
“Segera periksa hakim PN Palembang,” kata anggota Koalisi Anti Mafia Hutan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar. Pemeriksaan harus segera dilakukan karena putusan yang menolak gugatan terlihat janggal, “Tercantum dalam kode etik, hakim wajib menghindari kekeliruan putusan,” kata Aradilla.