SAAT ini birokrat di berbagai negara sedang dikecam, disebut korps penghambat kemajuan bangsa yang dinilai konservatif, memegang teguh nilai-nilai tradisional yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman, lamban dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan performa dirinya sendiri, serta lebih berperan sebagai perpanjangan tangan penguasa dibanding sebagai pelayan masyarakat. Dengan stigma yang melekat erat dalam diri pegawai pemerintah, tidak mengherankan apabila pekerjaan di sektor publik itu menjadi pekerjaan yang tidak diminati kalangan muda yang memiliki kemampuan tinggi. Akibatnya, lowongan yang ada diisi oleh the second class sehingga menyebabkan korps ini tidak banyak memiliki energi untuk meningkatkan performa-nya.

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya (Alquran 28: 26).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengaku kesulitan mendapatkan dokumen kasus dugaan korupsi pembelian tank Scorpion yang valid. Kesulitan yang dihadapi di antaranya menyangkut negara lain, hubungan transaksi yang rumit, dan waktunya yang sudah lama.

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, akan menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa hari ini. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made Karna, sidang Pengadilan Ad Hoc Korupsi yang akan mendakwa Puteh melakukan korupsi dalam pengadaan helikopter MI-2 di Aceh itu akan digelar di gedung Upindo, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB. Sidang akan dipimpin Kresna Menon dengan anggota majelis hakim Gusrizal dan Dudu Duswara.

Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Sri Soemantri diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp5,9 miliar dengan tersangka Gubernur Sumbar, Zainal Bakar.

Kejari Blitar mulai melakukan penyitaan 7 aset berupa tanah dan bangunan milik tiga tersangka kasus korupsi Rp 68 miliar, yaitu Krisanto, M Rusydan, dan Bangun Suharsono, setelah turun izin dari PN Blitar.

Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan menilai, penunjukan langsung tiga percetakan dalam pengadaan buku rapor senilai Rp 3,2 miliar tanpa tender yang dilakukan Disdik Provinsi, sudah sesuai dengan Keppres No.80/2003. Meski demikian, jika dalam praktiknya terdapat penyimpangan dan ada indikasi terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, pihaknya mempersilakan pihak terkait melakukan pemeriksaan.

Korupsi saat ini sudah menjadi bagian dari hidup bangsa Indonesia. Korupsi bukan lagi milik segelintir elite penguasa negeri. Birokrasi hingga level paling bawah juga sudah terkena wabah korupsi. Praktik memalukan itu sudah dianggap hal biasa di sebagian besar masyarakat. Bahkan, orang yang tidak mau korupsi sering dianggap aneh dan sok suci.

Izin pemeriksaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dari Menteri Dalam Negeri sudah keluar. Sebanyak 11 anggota DPRD Kaltim periode 2004- 2009 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim periode 1999- 2004 segera diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi senilai Rp 85 miliar di lembaga itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian release and discharge. Menurut KPK, kebijakan tersebut jika ditinjau dari aspek pidana tidaklah pantas diberikan kepada para konglomerat hitam. Serentak dengan peninjauan ulang kebijakan itu, KPK juga meminta dilakukannya post-audit terhadap kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan keputusan-keputusan yang telah diambil BPPN.