Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tidak akan bertindak gegabah dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat teras dan anggota dewan. Kasus korupsi yang ditangani adalah benar-benar yang merugikan keuangan negara. Oleh karenanya, Kejati menampik tudingan masyarakat bahwa lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Gubernur Banten, H Djoko Munandar, yang telah ditetapkan berstatus tersangka dalam perkara korupsi dana perumahan dan dana tunjangan DPRD Banten senilai Rp 14 miliar, telah dipanggil kembali oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Djoko harus menghadap penyidik, Selasa (1/3).
Membuktikan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan bahwa 38 anggota DPR diduga korupsi bukan tugas ICW. Tugas aparat kejaksa an dan polisi untuk membongkar kasus itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan dua tersangka dari dua kasus dugaan korupsi, yakni penyimpangan dana pengadaan peralatan pemancar Pemilu 2004 oleh Radio Republik Indonesia (RRI) senilai Rp 41,7 miliar dan pengadaan armada bus dalam proyek Busway sekitar Rp 3 miliar.
Pemerintah kemungkinan besar tetap memberlakukan harga baru beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) mulai Selasa (1/3) pukul 00.00 WIB. Meski demikian, keputusan final ditentukan dalam rapat konsultasi sejumlah menteri yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersama Panitia Anggaran DPR, Senin (28/2) siang.
Bupati Brebes H Indra Kusuma Ssos mengemukakan, dirinya siap dimintai keterangan tentang dugaan mark up pengadaan buku Balai Pustaka (BP) senilai Rp 20 miliar.
Tim gabungan pemburu koruptor yang dibentuk Wakil Presiden pada akhir tahun 2004 harus bisa menunjukkan proses aksi dan hasil perburuan mereka secara transparan agar kesan masyarakat bahwa penegak hukum hanya dapat bergerak di tataran konsep dan rencana bisa hilang. Hasil yang dipaparkan secara transparan juga dapat memperlihatkan bukti keseriusan tim melakukan tugas. Hal ini disampaikan secara terpisah oleh Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Gayus Lumbuun di Jakarta, Minggu (27/2).
Dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah, satu di antaranya melalui peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Program Pembangunan Nasional (Propernas) di mana dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan school based management dan community based participation.
Hari-hari ini berita tentang ikhtiar pemerintah memberantas penebangan liar (illegal logging) sedang ramai. Aparat hukum tengah memeriksa dan mengejar orang-orang yang disangka melanggar hukum.
Gerakan untuk mengganti Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh semakin menggelembung. Suara yang menyudutkan mantan pengacara dan hakim agung itu semakin nyaring. Partai Golkar, partai terbesar di DPR yang kini dikendalikan oleh Jusuf Kalla, juga sudah menyatakan kekecewaannya atas kinerja Arman - panggilan Abdul Rahman Saleh.
