Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo mengemukakan, telah memberikan klarifikasi kepada penyidik Polda Jateng dengan penjelasan yang terintegratif.

Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Timur Bindu P Hutapea membantah dugaan korupsi Rp 5,67 miliar seperti dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Asy-Syakur ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin lalu. Proyek yang dilakukan di beberapa tempat, katanya, sudah sesuai surat perjanjian kontrak.

Tiga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung periode 1999-2004, yaitu Palgunadi, Gusti Rachmat Kartolo, dan Muchzan Zain, masing-masing divonis 18 bulan penjara. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Selasa (8/3), ini juga mengharuskan mereka membayar denda masing-masing Rp 50 juta.

Kendati dikritik, Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan rencananya untuk memperbesar pendapatan anggota Dewan. Mereka tetap mengajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan soal perlunya uang tunjangan operasional anggota Dewan. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, para wakil rakyat itu mengajukan tambahan pendapatan Rp 15 juta per orang per bulan.

Pemberantasan korupsi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri. Pemberantasan korupsi harus dikeroyok bersama-sama oleh seluruh elemen antikorupsi.

Tanpa tindakan-tindakan yang mendobrak, suatu kali Indonesia bisa menjadi entri dalam ensiklopedia yang memaparkan betapa sebuah negara kaya sumber alam pada akhirnya jadi compang-camping karena terus-menerus digerogoti korupsi. Hal ini bisa terasa kian dekat karena sejauh ini kita tak pernah menyaksikan tindakan yang kita dambakan bersama itu. Kita malah, untuk kesekian kali, mendapat kehormatan untuk menyandang gelar sebagai negara paling korup di Asia.

Warga negara Malaysia ternyata cukup banyak yang terlibat dalam kasus pembalakan kayu (illegal logging) di Papua. Hingga 2004 lalu, tercatat 17 warga Malaysia menjadi terdakwa pelaku illegal logging.

Kantor Kementerian BUMN kemarin secara resmi menyerahkan dokumen penjualan dua unit tanker very large crude carrier (VLCC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen itu berisi proses penjualan VLCC tersebut, sejak pembukaan penawaran tender hingga penentuan pemenangnya.

Direktur Keuangan PT Pertamina (persero) Alfred Rohimone membantah penilaian yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier) yang dimenangkan Frontline Ltd. tahun lalu adalah hasil persekongkolan.

Direktur Keuangan (Dirkeu) Pertamina Alfred Rohimone menegaskan, semua keputusan mengenai penjualan tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) sudah sesuai dengan aturan. Penjualan VLCC itu juga memberikan keuntungan 54 juta dollar AS yang telah digunakan untuk membeli tanker produksi dalam negeri.