Satuan Tugas (Satgas) Operasi Hutan Lestari II kini memburu cukong kayu bernama Alex Tang Sing Hik dan Ting. Kedua buronan tersebut adalah warga negara Malaysia yang menjadi direktur perusahaan kayu.
Rencana induk pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara belum lagi rampung. Pemerintah mentargetkan akhir bulan ini. Tapi rekonstruksi daerah yang dilanda gempa dan tsunami itu mendapat perhatian serius dari lembaga survei korupsi di Hong Kong.
'Korupsi harus dikeroyok, tidak bisa melalui jalur hukum kita yang belepotan ini.' (Prof DR Satjipto Rahardjo)
Belum semua fraksi di DPR sepakat menaikkan tunjangan operasional anggota Rp 15 juta sekarang. Alasannya, kini masih banyak masalah yang membutuhkan penanganan segera.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat malam.Yang kami hormati Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para pendiri Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award;
Dalam dua hari dari yang direncanakan selama sebulan, Operasi Hutan Lestari II di Provinsi Papua telah menyita puluhan ribu meter kubik kayu bulat maupun olahan, puluhan alat berat yang digunakan menebang pohon dan sejumlah kapal. Beberapa orang juga telah diidentifikasi sebagai pelaku dan sebagian lagi telah menjadi tersangka, termasuk dua Kepala Dinas Kehutanan di Papua.
Polisi menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Marten Kayoi dan Kepala Dinas Kehutanan Irian Jaya Barat Marten Luther Rumadas sebagai tersangka penebangan kayu secara ilegal atau illegal logging. Keduanya disangka terlibat pengeluaran 131 izin pemanfaatan kayu masyarakat adat melalui koperasi masyarakat.
Masih ada temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tentang indikasi penyelewengan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun yang perlu diselesaikan pemerintah. Karena dari 6.757 kejadian dengan nilai Rp 3,9 triliun yang merupakan hasil temuan BPKP atas departemen dan lembaga non departemen dan BUMN per 30 September 2004, baru ditindaklanjuti 1.327 kejadian dengan nilai hanya Rp 310 miliar.
Penyelidikan dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyumas oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan memanggil sejumlah saksi sudah selesai. Hasil sementara, kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan lembaga penyelenggara pemilihan umum itu. Untuk memperkuat temuan itu, kejaksaan akan mengajukan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia.
