Laporan yang menguraikan evolusi kebijakan yang terkait dengan perizinan usaha kayu pada hutan alam dan hutan tanaman sejak diterbitkannya PP 64 tahun 1957 sebagai peraturan pertama yang mengatur tentang perizinan praktik eksploitasi hutan pada masa Presiden Soekarno, hingga peraturan yang menyangkut perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang terakhir di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri.
Analisis kinerja pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kayu dan hutan tanaman.
Pendekatan dan rekomendasi terhadap upaya mengantisipasi potensi praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme dalam pelelangan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman.
Bahasan literatur terhadap praktik-praktik korupsi dalam mekanisme perizinan konsesi hutan
Bahasan literatur terhadap pengembangan desain perizinan konsesi hutan yang transparan dan bebas Kolusi Krupsi dan Nepotisme.
Bahasan literatur terhadap implementasi model perizinan konsesi hutan berbasis peran serta masyarakat dan transparansi
Temuan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) bahwa penjualan dua kapal tanker Pertamina kepada Frontline Ltd merugikan negara hingga USD 56 juta dibantah Laksamana Sukardi. Menurut Laks, penjualan tanker raksasa jenis VLCC (very large crude carrier) itu sudah sesuai prosedur karena telah mendapat persetujuan menteri keuangan yang ketika itu dijabat Boediono.
Untuk menghindari penangkapan Satgas Operasi Hutan Lestari II-2005, para cukong penebangan liar (illegal logging) di Papua kabur ke Jakarta. Mereka minta perlindungan kepada seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan kepolisian.
Menarik mendengar Umar, seorang guru di sebuah kota kecil di Pulau Sumatera, beberapa waktu lalu yang dengan setengah bercanda menceritakan kepada penulis tentang pengalamannya mengajar. Cuplikan episode percakapan Umar dengan penulis ini dikatakan menarik dan signifikan untuk disimak lantaran paling tidak dua alasan utama.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengakui, sistem perlindungan saksi di Indonesia belum memberikan rasa aman kepada para saksi atau pelapor. Akibatnya pelaporan dari masyarakat masih minim, sehingga penyelidikan terhadap kasus-kasus penipuan lewat perbankan, korupsi, dan penggelapan serta kejahatan perbankan sering mengalami kendala dan jalan buntu. Bahkan dalam beberapa kasus, ada saksi yang meminta agar laporannya dicabut di saat proses penyidikan berlangsung.
