Sedikit 21 perwira menengah (Pamen) Polri, mulai komisaris hingga kombes, di Papua dan Irian Jaya Barat diduga terlibat illegal logging. Mereka sebelumnya memegang jabatan penting di Polda Papua mulai dari kapolsek hingga kapolres dan masih ada yang menjabat kapolres dan wakapolres.
Menteri Kehutanan M.S. Kaban mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait penanganan penebangan liar (illegal logging). Dalam inpres tersebut Presiden meminta 18 instansi melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di seluruh wilayah Indonesia.
Pengadilan Negeri (PN) Blitar tidak mau main-main dalam mempersiapkan diri, jelang digelarnya persidangan kasus korupsi Rp 97 miliar. Selain pengamanan kantor, PN juga menyiapkan pengamanan terhadap para hakim yang akan menyidangkan kasus tersebut.
Pengurus KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Malang Raya, meminta parpol supaya tidak membebani bacabupnya dengan biaya tinggi. Pasalnya, hal itu bisa mengarah kepada pemerasan parpol kepada bacabupnya dan berdampak pada perilaku korupsi ketika terpilih sebagai bupati. Masyarakat harus mengontrol parpol dan bacabupnya. Sehingga, tidak ada money politics yang sebenarnya justru merugikan masyarakat, ujar Koordinator KIPP Wahyudi Hidayat, kemarin.
Andai negara Indonesia ini bebas dari korupsi, bebas dari pembobolan bank, bebas dari penyelundupan dan bebas dari tindak pidana illegal logging dapat dibayangkan kekayaan dan keuangan negara tersebut tentunya dapat digunakan untuk memakmurkan rakyat. TIdak pula dibebani dengan pembayaran utang luar negeri yang semakin mencekik dan memberatkan kehidupan bangsa. Sampai saat sekarang masih dapat kita rasakan dampak dari pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tentu sudah menjadi tekad dari pemerintahan SBY-YK untuk segera keluar dari krisis ekonomi tersebut, dan untuk segera keluar dari sebutan negara terkorup di Asia.
Hingga Kamis (24/3) sudah ada 87 orang yang mendaftar menjadi calon anggota Komisi Kejaksaan. Dari sejumlah calon tersebut, pengacara atau konsultan hukum yang mendominasinya. Demikian dikatakan Hendarman SH MH, anggota panitia pendaftaran dan seleksi Komisi Kejaksaan, Sabtu (26/3).
Penetapan Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Jogja periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus Dana Purna Tugas (DPT), dinilai bias. Seharusnya, seluruh mantan anggota dewan periode itu juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ini.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Edi Darnadi mengatakan, penuntasan penyelidikan kasus korupsi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terganjal prosedur perizinan.
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara yang hancur tersapu tsunami dianggarkan Rp 41,1 triliun. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu lima tahun.
