Kalau jadi, sebentar lagi presiden, wakil presiden, dan para menteri akan dikelilingi oleh sejumlah orang yang disebut dengan staf khusus. Mereka diangkat secara resmi oleh menteri yang bersangkutan atas persetujuan presiden dan gajinya dibebankan kepada APBN. Presiden akan dikelilingi oleh 10 orang staf khusus, wapres mendapat lima orang, dan para menteri kebagian masing-masing tiga orang staf khusus. Dengan komposisi Kabinet Indonesia Bersatu yang berjumlah 36 orang menteri, maka paling tidak akan ada kurang lebih 118 orang staf khusus, ditambah 10 orang yang 'mengabdi' kepada presiden dan 5 orang untuk wapres. Total jenderal ada 133 orang staf khusus.

Hukum di negeri ini sedang bersungguh-sungguh membangun kepercayaan publik tentang komitmen terhadap keadilan dan kebenaran? Inilah pertanyaan yang amat sulit dijawab. Amat sulit karena terlalu sedikit contoh tentang komitmen itu. Yang masih luas menggejala adalah kebenaran dan keadilan yang terkalahkan oleh uang dan kekuasaan.

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat menanggung 50 persen dari dana subsidi biaya minimal pendidikan (SBMP) tingkat SD-SMP di daerahnya yang besarnya Rp 683 miliar. Permintaan ini diajukan sebagai konsekuensi pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak untuk pendidikan.

Sukiyat, 50 tahun, tiap hari aktif datang ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Banyuurip, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Desa Banyuurip itu juga sering naik ke atap sekolah untuk mengontrol pekerjaan para tukang.

SEMARANG-Berkas kasus dugaan korupsi APBD Jateng 2003 secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk disidangkan. Saat ini dakwaan pada empat mantan anggota DPRD periode 1999-2004 dalam tahap penyempurnaan, setelah dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Gubernur Sutiyoso menyatakan tidak akan menghalang-halangi pemeriksaan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melakukan praktik korupsi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini tengah mengusut dugaan penggunaan dana APBD Aceh senilai Rp4,8 miliar lebih untuk biaya pengacara Abdullah Puteh yang kini diadili dalam kasus pembelian helikopter senilai Rp12 miliar.

Perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka maupun pejabat yang tidak memuat data yang sebenarnya. Selain itu, kewajiban untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus diperluas sehingga pejabat pengelola dana publik seperti yayasan, asosiasi, badan hukum milik negara (BHMN) serta badan atau instansi pelayanan publik harus melaporkan kekayaan mereka.

Mahkamah Agung kembali membuka perekrutan hakim ad hoc tindak pidana korupsi. MA akan membuka pengumuman mulai 5 April hingga 29 April 2005. Anggaran yang disediakan MA untuk perekrutan kali ini adalah Rp 430 juta.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) Ikbal Ruray sejak Jumat (1/4) sore menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait kasus korupsi dana proyek pengadaan alat tangkap ikan (Pajeko) di Kota Ternate dengan nilai kontrak Rp649.500.000