Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02/16) - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menentang agenda Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui pertemuan audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. 

Tuntutan didasari survei Lembaga Indikator yang menunjukan kekecewaan publik atas Revisi UU KPK dan Petisi "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK" di laman change.org yang mendapat 56.865 dukungan hingga (08/02).

Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02/16) - Petisi daring bertajuk "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK" telah mencapai 56.865 lebih dukungan. Hasil petisi hingga (08/02) itu langsung diberikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Petisi diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung Baleg DPR RI Selasa (09/02). Petisi diterima oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02/16) - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi temui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Mereka menyampaikan penolakan atas Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan audiensi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (09/02), Koalisi Masyarakat Sipil diterima Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan bahwa publik kecewa akan wacana revisi UU KPK.

Upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemberatasan Korupsi (UU Tipikor) sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 2007 dengan Tim yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah, SH. Namun pada tahun 2011, naskah RUU Tipikor yang disusun oleh pemerintah tersebut batal diserahkan ke DPR untuk dibahas. Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu menilai masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam naskah RUU Tipikor. Pasca 2011, tidak pernah lagi ada proses pembahasan RUU Tipikor meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Memaksa revisi UU KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kolektif menolak draft revisi Undang-undang KPK (The Jakarta Post, Wednesday February 3, 2016; p2). Draft yang diajukan dianggap akan melemahkan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK ini telah ditetapkan masuk ke dalam Prolegnas 2016, baik pemerintah maupun DPR telah setuju untuk menyelesaikan revisi tahun ini.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.

Berbagai usaha untuk melemahkan KPK telah dilakukan. Lembaga antikorupsi yang dibentuk dengan semangat untuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia ini, sejak berdirinya telah menghadapi tantangan yang datang bergelombang, terutama dari kelompok yang pro terhadap status quo. Mereka yang berambisi untuk memangkas wewenang KPK datang dari berbagai kalangan, diantaranya pengusaha, elit penegak hukum, pengacara, maupun elit partai politik.

POKOK BERITA:

“Tolak Revisi, Pimpinan KPK Abaikan Undangan DPR”

Antikorupsi.org, Jakarta, (04/02/16) – Sejumlah tokoh lintas-iman menuntut Presiden RI Joko Widodo mengambil langkah tegas dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gusdur Jakarta, Kamis (04/02), para tokoh lintas iman mengeluhkan kondisi terkini perihal pemberantasan korupsi.

Ini termasuk berlangsungnya pembahasan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya kriminalisasi terhadap mantan komisioner dan penyidik KPK.

Antikorupsi.org, Jakarta, (04/02/16) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan penanganan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Efdinal.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri berharap akan kejelasan kasus yang mereka adukan. “Belum ada tindak lanjut sejak ICW dipanggil sebagai saksi pelapor,” kata Febri di Gedung BPK RI, Kamis (04/02). ICW dipanggil menjadi saksi pelapor pada bulan Desember 2015 lalu.