Sebagai salah satu institusi penyelenggara negara di bidang hukum, 22 Juli 2005 merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 terhitung sejak dipisahkannya secara institusional dari Departemen Kehakiman pada 22 Juli 1960. Setahun kemudian Jaksa Agungnya Mr Gunawan mencanangkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.
Dana BNI yang berhasil ditarik kembali setelah pembobolan Rp 1,3 triliun tahun 2003 baru senilai Rp 4 miliar lebih Rp 300.000. Dari total dana yang dibobol dengan L/C fiktif, sekitar 80 persennya ternyata berada di luar negeri dan sulit dilacak karena sering dipindahkan.
Polisi adalah lembaga penegak hukum yang bertugas mencari fakta dan bukti untuk menyelidiki dan menyidik suatu kasus. Karena itu, tidak dibenarkan meminta dana operasional kepada pihak-pihak yang beperkara demi tujuan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani.
TNI menjelaskan bahwa biaya pengamanan dari APBN, tapi Freeport mengakui dana logistik US$ 6 juta.
Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Samsul diduga menerima Rp 1,7 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuwangi untuk pembelian kapal Sri Tanjung dan Sri Tanjung I itu.
Bambang Widjojanto dan Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Asep Rahmat Fajar akan mewawancarai 35 orang peserta seleksi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin tidak akan segan-segan meminta penetapan majelis hakim jika para saksi penerima dana rekanan KPU berbohong dan memberikan keterangan palsu di persidangan. Sidang pertama Hamdani Amin akan digelar Senin (25/7) pagi, dengan saksi 53 orang.
Sejumlah jaksa daerah mulai berdatangan, menyusul instruksi Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk bergabung dengan tim penyidik di Gedung Bundar Kejagung. Para jaksa pilihan dan terbaik di daerahnya itu akan ditugaskan secara khusus menangani berbagai kasus korupsi warisan jaksa agung terdahulu. Terutama kasus BLBI dan kredit macet Bank Mandiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik para pejabat di Ditjen Anggaran Departemen Keuangan yang menerima dana taktis Komisi Pemilihan Umum. Bahkan, penyelidikan kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
