Kupang, PK

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Mangisi Sitanggang, S.H mengatakan, untuk memeriksa Direktris Womintra, SMDK, selaku tersangka kasus korupsi proyek PLTS di Alor, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Silakan ditanya kepada Pak Kajati NTT. Rencana pemeriksaan SMDK dan penyidikan lanjutnya (kasus korupsi) PLTS di Alor ditentukan oleh Kejati NTT, kata Sitanggang menjawab Pos Kupang di Kantor Kejati NTT di Kupang, Rabu (12/10) siang.

JAKARTA - Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) memeriksa dua mantan direksi Perumnas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, di Jakarta, Selasa (11/10) pagi. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset Perumnas di Cengkareng, Jakarta Barat, senilai Rp 300 miliar.

JAKARTA (Media): Tersangka kasus suap di Mahkamah Agung Pono Waluyo mengungkapkan Harini R Wiyoso, tersangka lainnya, telah 'membereskan' urusan dengan anggota majelis hakim kasasi perkara Probosutedjo, Parman Soeparman dan Usman Karim. Karena itu Pono mengaku hanya diminta 'membereskan' Ketua MA Bagir Manan sebagai ketua majelis.

JAKARTA (Media): Tiga pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta dituduh menjual satwa-satwa langka hasil sitaan ke penadah dan diduga terlibat dalam sindikat penyelundup hewan-hewan liar itu ke luar negeri.

BATANG - Penyelidikan sementara yang dilakukan Satreskrim Polres Batang menunjukkan indikasi unsur penyimpangan dana APBD Kabupaten Batang 2004. Namun penyelidikan itu belum seluruhnya selesai karena masih akan meminta klarifikasi ataupun keterangan dari saksi-saksi.

DEMAK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak menargetkan berkas laporan perkara dugaan setoran (fee) 20%-50 % dari nilai proyek pembangunan di Demak oleh oknum pemkab selesai dua bulan lagi.

SEMARANG - Niatan LSM Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jateng-DIY untuk melaporkan kasus dugaan korupsi di Grobogan ke Kejati Jateng, ternyata bukan omong kosong.

Pono: Dua Hakim Sudah Terima Suap

... upaya untuk mengam bil alih bisnis TNI adalah salah satu tugas dari pemerintahan dan parlemen hasil pemilu demokratis, agar semua anggaran dan kebijakan yang menyangkut fungsi-fungsi pertahanan berasal dari keputusan pemerintahan dan parlemen sipil.

BANDUNG, (PR).-
DPRD Jabar mempertanyakan kelanjutan penuntasan kasus dugaan penyelewengan dana, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Jabar tahun anggaran 2004-2005 oleh pihak kejaksaan. Sejauh ini, belum terdengar kembali kabar kelanjutan penanganan dugaan kasus tersebut. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD Jabar, Maman Abdurachman, di Bandung, Kamis (13/10).