Timtastipikor Periksa Pakar Hukum Agraria; Kasus Korupsi Perpanjangan HGB Hotel Hilton

Timtastipikor hari ini bakal memeriksa saksi ahli terkait dengan kasus korupsi Rp 1 triliun perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton milik PT Indobuild Co. Saksi ahli itu merupakan pakar hukum agraria. Timtastipikor merahasiakan identitasnya demi keamanan.

Kejaksaan Upayakan Tak Ada Penangguhan; Korupsi Tanah Diklat Depag

Upaya penangguhan penahanan empat tersangka kasus korupsi pengadaan tanah Diklat Depag di Nongkosawit, Gunungpati, Semarang senilai Rp 3,6 miliar, belum ada titik terang, apakah akan dikabulkan atau tidak.

Kebocoran Fiskal Dijerat Pasal Korupsi

Tidak semua tersangka ditahan.

Penyidikan Ulang Terganjal

Nurdin Malah Kasasi

Bekas Pegawai Pertamina Dituntut 9 Tahun

Priyanto dan Syafei Sulaiman, bekas pegawai Pertamina, dituntut hukuman sembilan tahun penjara. Keduanya diduga terlibat korupsi US$ 43,1 juta selama pelaksanaan proyek tenaga listrik panas bumi yang melibatkan Pertamina dan Karaha Bodas Company.

Studi Banding 90 menit

Dana studi banding ke luar negeri tahun depan Rp 31,46 miliar.

Gubernur Banten Divonis Dua Tahun

Pengacara Djoko menilai hakim ragu-ragu.

DPR Terbelah Soal Gaji Pejabat Bank Indonesia

Komisi Keuangan punya kewenangan mengubah rancangan anggaran, termasuk gaji Dewan Gubernur.

Teten: Pemberantasan Korupsi 2005 Sebatas Pidato

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, menilai pemberantasan korupsi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama tahun 2005 masih sebatas pidato 35 kali tentang korupsi. SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Red) itu masih pidato soal korupsi dua kali kali seminggu atau dalam setahun ada 35 kali pidato soal itu, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena tak didukung kabinet dan departemen, katanya di Surabaya, Rabu (21/12).

Legalkan Korupsi, Sutiyoso Diminta Cabut Pergub Gaji DPRD

Aliansi Peduli Kota (Sita) -- gabungan sejumlah LSM, antara lain Seknas Fitra, ICW, LBH Jakarta, Formappi, TII, dan MTI -- menyesalkan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 114/2005. Pergub itu dinilai melegalkan korupsi. Penghasilan anggota DPRD DKI jadi berlipat ganda.

Subscribe to Subscribe to