Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Jawa Timur, menetapkan status tersangka korupsi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Depag tahun 2005 terhadap Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Jombang Munsyief, Selasa.
Gagasan progresif Komisi Yudisial untuk mengganti semua hakim agung melalui mekanisme kocok ulang dapat dianggap sebagai puncak kegeraman terhadap praktek mafia peradilan yang telah mewabah.
Dugaan penyimpangan dana APBD 2003 di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar Rp 4,8 miliar dilaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW). Dana ini diduga diterima sejumlah anggota DPRD dan anggota komisi III DPR RI berinisial MAM.
Seorang anggota DPR yang juga Pimpinan Komisi III DPR dan mantan anggota Komisi II, M.AM, bakal terjerat kasus pelanggaran Pasal 12 B tentang gratifikasi pada UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab M.AM telah menerima dana Rp 680 juta untuk pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar).
Tahun 1998 Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) melakukan kajian Keppres yang menyimpang dan berpotensi terjadi KKN.
Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan elite pusat dan daerah agar tidak menjadikan lembaga musyawarah pimpinan daerah atau muspida sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi. Sudah lama muspida justru menjadi peredam dan persekongkolan untuk membekukan kasus korupsi.
Badan Pemeriksa Keuangan memandang perlu adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan seluruh anggaran dari seluruh sumber pendanaan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat gempa bumi dan bencana tsunami. Ini sesuatu yang penting bagi citra dan kelanjutan sumber pendanaan, khususnya dari negara-negara donor.
Mantan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Taufik Kamil dengan suara bergetar menolak tegas disebut koruptor dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat. Baginya, tuduhan tersebut telah menghancurkan martabat dan kemanusiaannya habis-habisan.
