Staf Ahli Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Anny Sugiarto mengaku dirinya pernah dimintai Theo F Toemion untuk mencairkan uang Rp 200 juta dari anggaran program Indonesia Investment Year atau IIY 2003-2004. Hal ini diungkapkan Anny seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (1/2). Saat ditanya kapan pencairan uang itu dilakukan, Anny menjawab
Kasus penyelewengan dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2004
Hamid Djiman, terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road), menyerang balik jaksa penuntut umum yang menuntutnya 18 tahun penjara. Hamid mengungkapkan, tuntutan jaksa itu harus batal demi hukum karena ada oknum jaksa yang telah memeras seorang saksi, Zainudin H.S., mantan Lurah Ceger, Cipayung, senilai Rp 297 juta.
Dugaan kecurangan yang dilakukan pejabat eks BPPN (Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional) malah bisa menguntungkan David Nusa Wijaya. Sebab, kecurangan tersebut akan dijadikan bukti baru (novum) oleh mantan Dirut Bank Umum Servitia itu untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Kota Surabaya diduga telah menghamburkan anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai Rp 3,6 miliar. Dana ini dialokasikan untuk kompensasi atas pencemaran air lindi (air sampah) ke sejumlah tambak di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Benowo.
Ni Ketut Sukerti tak perlu pusing kalau penyakit tekanan darah tingginya kambuh. Dia tinggal memilih dokter mana tanpa harus merogoh kantong. Pemilik warung ini cukup mengeluarkan kartu saktinya: kartu Jaminan Kesehatan Jembrana, yang membuatnya gratis berobat ke dokter umum mana pun. Kalau tidak ada program JKJ, saya bisa tidak bisa berobat manakala sakit saya kambuh, ujarnya saat ditemui di warungnya, dekat Terminal Negara, kemarin. Ia mengaku menderita sakit tekanan darah tinggi.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus itu menemukan penyelewengan sekitar Rp 29 miliar.
Penukaran surat berharga yang diperantarai Bhakti Investama, milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo, diduga merugikan CMNP senilai Rp 155,9 miliar.
