Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan peralatan berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2003-2004.
Darianus Lunggu Sitorus, terdakwa kasus korupsi penguasaan lahan seluas 80.000 hektar, mengaku pernah dimintai uang oleh jaksa penuntut umum M Jasman, senilai Rp 84 miliar. Uang itu dimaksudkan sebagai jaminan dan bahan untuk berbicara ke atasan yang menentukan arah persidangan tersebut.
Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan kemarin membuat nota kesepahaman tentang mekanisme kerja antara keduanya. Tujuannya adalah agar ada pengertian soal tugas dan kewenangan pengawasan kejaksaan.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menampik anggapan bahwa Pedoman Perilaku Hakim bukan untuk mengesahkan pemberian hadiah. Namun, desakan dari publik agar pedoman itu diubah kencang terdengar.
Dua saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum menilai proyek Indonesian Investment Year, yang dikomandani oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F. Tumehion, sarat pelanggaran. Hal itu disampaikan keduanya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Theo sebagai terdakwanya.
Konsekuensi Menaati Perintah Pimpinan untuk Sukseskan HUT DKI
Rupanya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) lebih senang membuat masalah dibandingkan menyelesaikannya. Ujian nasional (UN) yang selalu menjadi kontroversi dan ditentang setiap tahunnya malah terus dipertahankan. Sementara berbagai persoalan pendidikan yang akut seperti bobroknya gedung sekolah atau buruknya kualitas guru tak kunjung bisa diperbaiki.
Mantan Menteri Agama Quraish Shihab menyatakan, orang yang melakukan korupsi termasuk golongan orang yang sakit jiwa.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk penangguhan penahanan terhadap para tersangka karena itu merupakan kebijakan instansi penyidik dan penuntut umum. Yang menjadi perhatian KPK adalah pokok perkara yang harus tetap diproses hingga masuk ke pengadilan.
