Lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengkaji kasus hak pengelolaan kawasan Kemayoran. Hasil sementara Tim Koordinasi tidak menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Setelah diselidiki, hak pengelolaan lahan tanah negara di kawasan itu tidak berubah, masih milik negara. Tidak ada kerugian, ujar Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hendarman Supandji di kantornya kemarin.
Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan Anjar Suparman ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Rabu (1/11) malam.
Salah satu calon dicecar soal buku-bukunya yang dianggap menjiplak.
Penyidik koneksitas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian helikopter Mi-17 oleh Departemen Pertahanan sudah memeriksa saksi-saksi dari kalangan sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari pemeriksaan itu, ditemukan keterlibatan sipil dan TNI bersama-sama.
Timtastipikor tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi pengalihan hak pengelolaan lahan (HPL) Kemayoran dari PT Jakarta International Trade Fair (JITF) ke PT Jakarta International Expo (JIE). Itu dilakukan hingga dikeluarkan keputusan final, apakah penyelidikan dihentikan atau justru ditingkatkan ke penyidikan.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo berusaha meredam polemik tentang penyaluran bantuan pendidikan alias voucher lewat kalangan DPR dengan cara menghindar untuk berkomentar.
Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin mengatakan, ia sudah menggerakkan intelijen kejaksaan untuk mencari Dharmono K Lawi, terpidana kasus korupsi. Dia mengakui, saat ini kejaksaan tidak mengetahui posisi Dharmono K Lawi berada.