Kejaksaan akan mengungkap secara menyeluruh kasus pencairan dana Tommy.

Terbelit jaminan kepabeanan Rp 9 miliar.

Pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, diminta lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan. Dengan demikian, tak ada kesan pemerintah melindungi seseorang, termasuk pejabat dan pengusaha, dari proses penegakan hukum.

Anggota DPR tidak lama lagi menenteng perangkat komputer jinjing atau yang lazim dikenal sebagai laptop. Pengadaan laptop ini sudah dibahas dalam rapat paripurna dan disetujui semua fraksi di DPR.

Pengacara Widjanarko Puspoyo, Hotma Sitompoel, memprotes langkah Kejaksaan Agung dalam menyidik perkara dugaan korupsi pengadaan impor sapi potong tahun 2001 yang melibatkan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog itu. Protes diajukan karena penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung meluas dari perkara yang disidik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak berpikir tenang dan tidak selalu mencurigai sesuatu, termasuk pencairan uang yang diduga milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto senilai 10 juta dollar Amerika Serikat dari rekening di Banque Nationale de Paris Paribas, London, tahun 2004.

Komisi III DPR pernah menyurati Departemen Kelautan dan Perikanan agar anggota mereka diberi uang tunjangan hari raya tahun 2002. Berdasarkan surat tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan akhirnya memberikan uang tunjangan hari raya sebesar Rp 164 juta kepada 56 anggota Komisi III DPR.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD masih menyimpan masalah. Selain itu, PP tersebut dinilai sebagai penyelesaian adat versi pemerintah atas kontroversi terbitnya PP No 37/2006 sebelumnya.

Bagi Tukul, laptop bak malaikat penolong. Pasalnya, dalam komputer kecil itu tersimpan banyak pertanyaan cerdas, kocak, menggelitik, kadang-kadang agak syur yang disiapkan penggarap acara di belakang layar.

Gubernur (nonaktif) Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah divonis hukuman 1,5 tahun serta didenda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan lahan dan izin pemanfaatan kayu (IPK). Putusan menjelis hakim yang diketuai Gusrizal jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa dari KPK yang sebelumnya menuntut hukuman tujuh tahun penjara.