Jabatan wakil jaksa agung yang kosong karena ditinggal Basrief Arief kini sudah terisi. Pejabat baru itu adalah Muchtar Arifin. Dia dilantik Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kemarin.

Pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD selalu menimbulkan polemik saat implementasinya.

Akhirnya, pengadaan 550 laptop untuk anggota dewan yang menghabiskan anggaran negara Rp 12,1 miliar mendapatkan titik temu. Titik temu itu lahir setelah berbagai kalangan mengkritik keras. Titik temu itu adalah pembatalan pengadaan laptop bagi para anggota dewan.

Mahkamah Agung (MA) kembali menelurkan putusan kasasi yang janggal. Lembaga peradilan tertinggi itu menganulir putusan PN Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang menghukum Hamid Djiman, terdakwa korupsi proyek jalan tol lingkar luar Jakarta bagian selatan alias JORR seksi E1 Rp 74,23 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai setidaknya ada lima transaksi di atas Rp 100 juta yang tidak bisa dijelaskan asal aliran dananya oleh Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Kelima transaksi itu terjadi saat ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 2001-2004. Saya tidak bisa menyampaikan jenis dan jumlah transaksinya, yang pasti itu transaksi keuangan, kata Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Muhammad Sigit di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Orang kita tidak punya integritas, tidak punya moral.

Sampai akhir tahun lalu, jumlah kekayaannya meningkat menjadi Rp 10,8 miliar.

Tingginya dana perbankan yang disimpan di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla prihatin. Apalagi sebagian dana perbankan itu berasal dari pinjaman luar negeri.

Negeri jiran Singapura bukan lagi menjadi tempat persembunyian yang aman bagi koruptor dari Indonesia. Pemerintah Singapura menyatakan akan membuka akses bagi Polri untuk memproses para tersangka korupsi yang tinggal di negaranya. Kesepakatan itu tertuang dalam poin konsep perjanjian ekstradisi yang akan disepakati kedua negara.

Sesaat setelah kisruh PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD reda, kini publik dikejutkan oleh proyek pengadaan fasilitas kerja elektronik untuk anggota DPR.