Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum bisa menjerat mafia peradilan sebab tidak ada satu pasal pun yang memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang memperdagangkan perkara.
Tidak sepatutnya Dewan menerima dana di luar anggaran yang sudah dialokasikan.
Kejaksaan Agung diminta membuka seluruh data mengenai jumlah uang pengganti yang sudah dieksekusi maupun yang belum berhasil dieksekusi.
Bank Indonesia membantah bahwa penganggaran dana untuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan ke berbagai pihak, termasuk DPR, sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan. Alasannya, anggaran BI secara berkala diawasi dan diaudit pengawas internal dan eksternal.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera memerintahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap Bank Indonesia ke DPR dalam penyusunan sejumlah UU tahun 2004 lalu.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Iskandar Rasyid, bendahara proyek rel empat jalur. Vonis majelis hakim 5 tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa.
Tommy Soeharto akan kembali masuk Gedung Bundar. Di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) tempat para tersangka koruptor itu diperiksa, putra bungsu Soeharto tersebut akan diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi KLBI (kredit likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 175 miliar yang dikucurkan ke BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih).
Rencana Kejaksaan Agung mengajukan gugatan perdata terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam dugaan korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh belum terealisasi. Kini, Kejagung malah menilai kasus korupsi dalam tukar guling tanah atau ruilslag yang melibatkan PT Goro Batara Sakti lebih lengkap buktinya.
