MTI Yakin Bagir Manan Mundur
Setelah surat keputusan pensiun Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan ditandatangani pada Kamis (9/10), hal serupa akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para hakim agung yang segera memasuki pensiun.
Apakah para calon koruptor takut melihat begitu banyak koruptor ditelanjangi habis-habisan dalam program berita di layar kaca? Jika tidak, mungkin mereka tinggal menunggu waktu untuk ”tampil” di episode-episode berikutnya sebagai tokoh pesakitan.
Kasus korupsi beberapa tahun belakangan menjadi santapan empuk pengelola stasiun televisi. Tidak hanya karena isu tersebut penting untuk diketahui khalayak luas, melainkan juga karena pengungkapan kasus korupsi, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian dramatis.
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 September lalu secara resmi melantik Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Bambang menggantikan menggantikan Jenderal Sutanto yang memasuki masa purnabakti.
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (RUU MA) dalam beberapa hari terakhir telah menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat. Menarik untuk dicermati karena pembahasan RUU ini dilakukan tertutup dan terkesan terburu-buru serta muncul aroma “tak sedap” berupa dugaan politik uang yang melingkupi pembahasan RUU itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini membidik dugaan korupsi pada BUMN. Itu terungkap setelah penyidik menetapkan mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin sebagai tersangka kasus korupsi impor gula.
Meski belum menerima surat pemberitahuan dari sekretariat Mahkamah Agung (MA) tentang masa pensiun Ketua MA Bagir Manan, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa memastikan Bagir pensiun terhitung sejak akhir Oktober mendatang.
Sutanto Resmi Lengser
Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akhirnya secara resmi memulai masa kerja. Setelah sempat menunggu sembilan hari, Jenderal Polisi Sutanto secara resmi menyerahkan tongkat komando Polri kepada Bambang.
Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan mengalirnya dana Bank Indonesia (BI) Rp 5 miliar ke Gedung Bundar. Sedikitnya 11 nama jaksa yang pernah menangani kasus BLBI mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono masuk daftar pemeriksaan pada bagian pengawasan kejaksaan.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bagindo Quirinno, disebutkan menerima uang dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Depnakertrans tahun 2004. Uang itu diberikan dua kali, yakni Rp 400 juta dan Rp 250 juta.
"Belum tentu bersalah. Tapi bisa berarti mengetahui suatu proses."
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Nunun Nurbaetie, istri bekas Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Adang Daradjatun. Ia diperiksa selama sekitar tiga jam di gedung Komisi di Jalan H R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
