Tim Pelaksana Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis atau Timnas PAB TNI berencana menyerahkan sejumlah rekomendasi mereka terkait langkah pengambilalihan seluruh bisnis TNI ke Tim Pengawas dan Pengarah.

Setelah diserahkan Kamis (30/10), semua rekomendasi tersebut akan diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk dibuat peraturan presidennya.

Hal itu disampaikan juru bicara Tim Pelaksana Timnas PAB TNI, Catharina Widyasrini, Rabu. Rencananya rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diumumkan secara resmi dalam jumpa pers Jumat (31/10) mendatang.

”Nanti Tim Pengarah yang akan menyerahkan ke Presiden dalam bentuk rekomendasi sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Timnas PAB TNI. Selain rekomendasi, juga akan diserahkan seluruh data hasil verifikasi semua bisnis yang ada di lingkungan TNI,” ujar Widyasrini.

Hasil rekomendasi juga akan disusun secara spesifik, terutama soal apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap koperasi, yayasan, dan penggunaan barang (aset) milik negara, yang ada di lingkungan TNI, mulai dari tingkat markas besar hingga ke seluruh jajaran kesatuan yang ada.

Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Tim Pengarah yang juga Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan, Tim Pengarah bersama Tim Pengawas akan mengolah semua masukan dari Tim Pelaksana itu menjadi rekomendasi Timnas PAB TNI.

”Baru nanti rekomendasi akhir itu yang akan kami serahkan ke Presiden. Jadi ”rute”-nya rekomendasi yang akan diserahkan prosesnya seperti itu,” ujar Sjafrie. (DWA)

Sumber: Kompas, 30 Oktober 2008