Sudah tujuh anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999- 2004 yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia yang mengakui pernah menerima uang dari Ketua Subkomisi Keuangan di Komisi IX DPR Hamka Yandhu.
"Diperlukan terobosan hukum."
Komisi Pemilihan Umum menyiapkan beberapa alternatif dalam audit dana kampanye. Kepala Bagian Administrasi Hukum Biro Hukum Komisi Pemilihan Ahmad Fayumi mengatakan alternatif itu tetap tak mengurangi jumlah laporan yang harus diaudit. "Setidaknya bisa memudahkan audit laporan dana kampanye," kata Fayumi di ruang kerjanya kemarin.
Setelah Diperiksa Delapan Jam
Sinyal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan empat tersangka terbaru skandal aliran dana Bank Indonesia (BI) senilai Rp 100 miliar belum terwujud. Kemarin (3/11), Aulia Tantowi Pohan, Maman H. Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tajuddin masih bisa melenggang pulang setelah diperiksa para penyidik KPK.
Berdirinya Komisi Yudisial (KY) pada 2 Agustus 2005 ibarat sebuah tunas muda yang tumbuh di tanah yang gersang. Ditengah maraknya praktek mafia peradilan, dan tidak efektifnya pengawasan internal Mahkamah Agung (MA), maka pengawasan eksternal oleh KY sebagai sistem check and balances pada lembaga yudikatif memberikan harapan besar akan adanya perubahan.
Zulkarnain Yunus dan Syamsuddin Manan Sinaga juga diperiksa.
Kejaksaan Agung terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pekan ini, selain memanggil direktur perusahaan rekanan Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan juga akan memanggil bekas Direktur Jenderal Hukum Umum Romli Atmasasmita.
Komisi Pemilihan Umum dinilai lamban.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto menegaskan, audit dana kampanye partai politik tak mungkin dilakukan. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Legislatif tak memberi ruang bagi akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
Hakim agung diminta mempertimbangkan faktor usia saat memilih Ketua Mahkamah Agung atau MA mendatang. Diharapkan Ketua MA pasca-Bagir Manan bisa memimpin selama 5 tahun atau minimal 4 tahun. Hakim agung senior diminta legawa menyerahkan kepemimpinan MA kepada hakim agung yang lebih muda.
Jumat (31/10) adalah hari terakhir Bagir Manan menjabat Ketua Mahkamah Agung. Sepanjang hari itu, Bagir mengagendakan pertemuan dengan wartawan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali membuka akses publik terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Berbeda dengan cara yang lama, kali ini publik hanya akan bisa melihat di komputer yang berada di Clearing House, yaitu salah satu divisi di KPK yang akan berfungsi sebagai pusat data.
KPK Janjikan Tak Ada Perlakuan Khusus
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memperlakukan sama terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Ini dilakukan untuk menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama di muka hukum.
